Soal Dugaan Korupsi di Asabri, Ini Respons Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung menunggu informasi terkait dugaan kasus korupsi dalam tubuh perusahaan asuransi negara PT Asabri (Persero).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menunggu informasi terkait dugaan kasus korupsi dalam tubuh perusahaan asuransi negara PT Asabri (Persero).
Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait dugaan korupsi senilai Rp 10 triliun lebih tersebut.
"Kami belum mendapat informasi itu terkait Asabri. Saya pikir kita sampaikan yang Jiwasraya dulu ya, untuk Asabri tunggu informasi," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kejagung RI, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Baca: Kementerian BUMN Minta Pemilik Hanson dan Heru Hidayat Lunasi Utang ke Asabri
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI, Adi Toegarisman juga mengungkapkan hal serupa.
Ia mengaku pihaknya sedang fokus menangani perkara yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Ini dulu (kasus Jiwasraya, Red)," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku mendengar ada isu korupsi dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI) dengan nilai yang diduga lebih dari Rp 10 Triliun.
"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
Mahfud MD mengatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam waktu dekat terkait hal tersebut.
Baca: Diduga Ada Korupsi Rp 10 Triliun, Asabri Sebut Operasional Berjalan Normal
Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat tangan dalam menyikapi dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan, persolan ASABRI beda dengan Jiwasraya, sehingga tidak bisa diselesaikan secara bisnis.
"Kalau ASABRI kan asuransi sosial. Jadi, ini penyelesaiannya pasti beda dengan Jiwasraya, nanti kita lihat setelah bertemu dengan Menkopolhukam (Mahfud MD)" ujarnya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Bergulir pembentukan Pansus Asabri
Rapat Paripurna ke-7 DPR RI masa persidangan II tahun 2019-2020 diwarnai interupsi terkait dorongan membentuk panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya hingga Asabri.
