Kader Terseret Kasus Suap KPU, PDIP Ngaku Tetap Solid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto meyakini partainya tetap solid menghadapi Pilkada Serentak 2020.

Ia yakin kesolidan PDIP tidak goyah meski muncul kasus suap yang melibatkan kader PDIP.

"Saya kira enggak (terganggu). PDI Perjuangan itu partai yang solid. Partai yang menyelesaikan masalah secara organisasi, bukan secara individual," ujarnya di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Saat ditanya pewarta perihal dampak kepada PDIP, ia menegaskan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini bukan partai yang mementingkan citra dalam berpolitik.

Baca: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bantah Dikejar KPK hingga ke PTIK

Baca: Penjelasan Pimpinan KPK soal Isu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dikejar Sampai ke Kompleks PTIK

PDI Perjuangan akan terus bekerja untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Kalau saya tidak butuh citra atau tepuk tangan. Saya butuh kerja," kata pria yang akrab disapa Pacul ini.

Sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan atas dugaan suap untuk menetapkan calon anggota legislatif (caleg) DPR 2019-2024.

Penangkapan Wahyu itu turut menyeret kader PDI Perjuangan.

KPK telah menetapkan kader PDIP yakni Harun Masiku sebagai tersangka karena diduga sebagai pihak penyuap.

Hasto bantah terlibat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, ada yang berupaya menyudutkan dirinya seolah terlibat kasus dugaan suap penetapan anggota DPR yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Politikus PDI-P, Harun Masiku.

Dalam kasus ini, Hasto merasa ada yang menggiring opini bahwa ia telah menerima dana haram dan menyalahgunakan kekuasaannya di partai.

"Ada yang mem-framing saya menerima dana, ada yang mem-framing bahwa saya diperlakukan sebagai bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan itu secara sembarangan," kata Hasto saat ditemui dalam acara Rakernas dan HUT PDI-P ke-47 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/202).

Baca: Dikaitkan dengan Kasus Wahyu Setiawan, Hasto Kristiyanto Sebut Ada yang Memframing

Menurut Hasto, framing itu terlihat dari narasi yang menyebutkan seolah-olah ada staf kesekjenan PDI-P bernama Doni yang ditangkap KPK dalam kasus ini.

Ada pula yang mem-framing seakan dirinya dikejar oleh KPK hingga ke PTIK pada Kamis (9/1/2020).

Padahal, seharian kemarin, Hasto mengaku sibuk mempersiapkan Rakernas dan HUT PDI-P.

"Saya sejak kemarin mempersiapkan seluruh penyelenggaraan rapat kerja nasional ini," ujar Hasto seperti dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul: Hasto Kristiyanto: Ada yang Bentuk Opini Saya Terlibat Kasus Wahyu Setiawan

Untuk menyikapi hal tersebut, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hasto bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan konstitusi.

"Kami diajarkan oleh Bu Megawati Soekarnoputri untuk berpolitik satyameva jayate bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

Wahyu diduga menerima suap dari Politisi PDI-Perjuangan Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain menetapkan Wahyu dan Harun, dalam kasus ini KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta bernama Saeful.

Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap. Sementara itu, Harun dan Saeful disebut sebagai pihak yang memberi suap.

Kasus ini kemudian dikait-kaitkan dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pemberian suap diduga untuk memuluskan Harun menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Harun ingin menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Terkait ini, Hasto menandatangani surat permohonan dari PDI-P ke KPU agar Harun menggantikan Nazaruddin.