Sabtu, 4 Oktober 2025

OTT KPK di Sidoarjo

OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Mahfud MD hingga Istana Beri Apresiasi : KPK Masih Sangat Kuat

Ditangkapnya Saiful Ilah dalam OTT KPK ini pun diapresiasi oleh berbagai tokoh, salah satunya dari Mahfud MD, Pramono Anung, dan ICW.

Gita Irawan
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020). 

Sehingga, ia menduga OTT KPK ini sudah direncanakan sejak lama.

"Mesti dicatat, apakah tangkap tangan kali ini memang benar-benar dilakukan atas kontribusi pimpinan KPK baru atau sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari saat Agus Rahardjo cs masih memimpin KPK?" kata Kurnia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019).
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Menurut Kurnia, UU KPK yang mewajibkan adanya izin penyadapan dari Dewan Pengawas justru akan membuat proses penindakan menjadi terhambat.

"Sederhana saja, bagaimana mungkin tangkap tangan akan efektif jika penyadapan memerlukan waktu lama karena harus melalui izin Dewan Pengawas," lanjutnya.

Kurnia pun menyebut Presiden Jokowi dan DPR adalah pihak yang akan dipermasalahkan jika izin OTT akan dipersulit Dewan Pengawas KPK.

"Jika itu benar terjadi maka Presiden Joko Widodo dan DPR adalah pihak yang paling layak dipersalahkan atas kondisi tersebut," kata Kurnia.

Sekretaris Negara

Sekretaris Negara, Pramono Anung menilai OTT Bupati Sidoarjo yang dilakukan KPK tersebut masih kuat dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Pramono pun meminta tak ada lagi kecurigaan mengenai revisi UU KPK dan adanya dewan pengawas akan melemahkan KPK.

"Ini menunjukkan KPK masih mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Sehingga tidak perlu lagi kecurigaan diperdebatkan mengenai hal itu," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Sekretaris Kabinet yang juga politikus PDIP Pramono Anung
Sekretaris Kabinet yang juga politikus PDIP Pramono Anung (Taufik Ismail/Tribunnews.com)

Menurutnya, sejak awal pemerintah ingin KPK kuat, agar korupsi di Indonesia bisa berkurang.

"Sehingga spekulasi orang bahwa pemerintah akan intervensi KPK enggak mungkin," imbuhnya.

"Karena bagaimanapun pemberantasan korupsi jadi lebih baik kalau KPK-nya juga kuat. Dan yang diuntungkan juga siapa, pemerintah dalam hal ini," jelas Pramono Anung.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, ada sekira enam orang yang ikut terjaring OTT KPK.

Ia menyampaikan, kemungkinan ada enam orang lebih yang dibawa ke Jakarta hari ini.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved