Klaim China di Perairan Natuna, Jokowi, Para Menteri, hingga TNI Tegas Tak Kompromi Soal Kedaulatan

Luhut mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah kapal milik China masih berada di kawasan Natuna atau tidak.

Namun, dia memastikan bahwa kapal-kapal tersebut sudah diminta untuk pergi.

"Kan sudah kita minta pergi (kapal China), yang penting, tidak ada pemerintah itu mau negosiasi soal batas wilayah," tegas Luhut Panjaitan.

Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyampaikan solusi terhadap Perairan Natuna ini yaitu melalui pendekatan militer atau pertahanan keamanan.

"Ini dua hal yang berbeda. TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area itu," jelasnya di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Ia juga menyampaikan, saat ini kementerian terkait saat ini sudah melakukan langkah-langkah diplomasi.

"Saya pikir dua hal itulah yang menjadi penyelesaian di lapangan. Nanti akan ada penyelesaian lebih lanjut, bentuknya apa, bentuknya ya pembicaraan tingkat tinggi," imbuhnya.

Moeldoko juga menegaskan, kedaulatan negara Indonesia tidak bisa dinegosiasikan.

"Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," jelasnya.

Moeldoko mengatakan, mengenai upaya pemberangkatan para pelayan Pantura ke Perairan Natuna, ia menyebut, pemerintah akan memberikan jaminan keamanan.

Ia menyampaikan, tujuan dari pemberangkatan nelayan Pantura tersebut, agar pulau Natuna diisi oleh para nelayan tersebut untuk mencari ikan.

"Intinya mungkin ya wilayah itu memang perlu diisi. Yang kedua juga sekaligus memberikan jaminan. Pemerintah memberikan jaminan kepada siapa pun yang melakukan kegiatan mencari ikan di sana itu harus kita amankan," ujar Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Moeldoko mengatakan, pengisian daerah tersebut penting dilakukan supaya tidak kosong berkepanjangan.

Kapuspen TNI