Menelisik Penyebab Banjir Jabodetabek, Menteri PUPR: Kami Dukung Program Anies Revitalisasi Ciliwung

TRIBUNNEWS.COM - Penyebab banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek masih menjadi perdebatan elit politik.

Luapan Sungai Ciliwung menjadi salah satu penyebab datangnya banjir di Ibukota setiap tahun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyusuri Sungai Ciliwung bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam peyusuran itu, Basuki menemukan pemukiman warga sudah tidak lagi di bantaran sungai.

Tetapi sudah melebihi bantaran, yakni sudah menutupi bagian palung di Sungai Ciliwung.

"Lebarnya kali ciliwung sekarang sudah sempit, harus dilebarkan lagi jadi itu, kalau ibu bapak lihat, sekarang, rumah bukan di bantaran, tetapi di palung sungainya," ujar Basuki, yang dikutip Youtube Kompas TV, Jumat (3/1/2020).

Basuki pun menambahkabn, satu di antara cara untuk bisa menghentikan banjir adalah merevitalisasi Sungai Ciliwung.

"Ini bukan hal yang mudah, ini keahliannya beliau (Anies Baswedan) untuk bisa persuasif dengan masyarakat," tutur Basuki.

Basuki juga menuturkan target menormalisasi Sungai 33 kilometer, hanya terealisasi 16 kilometer dalam temuannya menelusuri Ciliwung.

Untuk itu menurut Basuki, bagian sungai yang belum dinormalisasikan itulah yang meluapkan banjir.

Menurut Basuki, merevitalisasi Sungai Ciliwing tidak mudah, harus berhadapan dengan masyarakat.

Namun Basuki menyebut akan tetap mendukung program Anies Baswedan untuk tetap menormalisasi Sungai Ciliwung.

"Kami tetap mendukung program beliau untuk bisa ditangani, tanpa itu (revitalisasi sungai) pasti akan menghadapi hal yang berulang," ujar Basuki.

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pun membantah tanggapan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Menurutnya apapun yang dikerjakan di daerah pesisir tidak akan bisa mengendalikan air kalau tidak ada pengendalian dari selatan.

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan, karena tadi Bapak menyampaikan, selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan,"

"Maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," tutur Anies yang masih melansir dari Youtube Kompas TV.

Sebagai pemimpin DKI Jakarta, Anies memiliki pandangan tersendiri dalam menghadapi ancaman banjir.

Anies memiliki program bernama Naturalisasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Dikutip dari Kompas.com, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air.

Yakni melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Dalam pembangunan prasarana sumber daya air sebagai pengendali banjir, naturalisasi dilengkapi dengan ruang terbuka hijau.

Hal itu sebagai sarana berkembangnya ekosistem prasarana sumber daya air dan tempat berinteraksi masyarakat.

Tak cuma mengalirkan air langsung ke hilir, perbaikan prasarana sumber daya air juga dimaksudkan guna menghidupkan kembali ekosistem di sekitar kawasan sungai.

Naturalisasi juga memungkinkan penataan sungai tetap mempertahankan penataan kawasan.

Penataan kawasan yang dimaksudkan yakni tetap sebagai tempat berinteraksi masyarakat.

Sejumlah aspek yang masuk dalam penataan adalah RTH, sarana dan prasarana umum, sanitasi, ekologi lingkungan, pengelolaan sampah, pemantauan kualitas air, dan pemberdayaan masyarakat.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Muhammad Idris)