Banyak Kerabat Penguasa Ikut Pilkada, Komisi II DPR Ingatkan Penyelenggara Pemilu Tetap Profesional
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad meminta penyelenggara Pemilu untuk berhati-hati menggelar Pilkada serentak nanti.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2020 merupakan tahun penting khususnya bagi penyelenggara Pemilu di daerah.
Pada 2020 akan digelar Pilkada serentak di 270 daerah.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad meminta penyelenggara Pemilu untuk berhati-hati menggelar Pilkada serentak nanti.
Alasannya Pilkada berpotensi memicu konflik horizontal.
"Hati Hati tahun 2020 Pilkada serentak bisa memicu konflik horizontal karena ekonomi semakin menurun, lapangan pekerjaan semakin sulit. Biaya hidup makin tinggi," kata Kamrussamad saat dihubungi, Selasa (31/12/2019).
Baca: Hujan Tidak Menyurutkan Antusias Warga Rayakan Tahun Baru 2020 di Bundaran HI
Penyelenggara Pemilu menurutnya harus bisa menjaga netralitas dan independensi.
Karena banyak kerabat dari penguasa yang ikut dalam Pilkada.
Untuk diketahui Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendaftar melalui DPD PDIP Jateng untuk maju dalam Pilwalkot Solo.
Sementara itu menantu presiden Bobby Nasution juga mendaftar melalui PDIP Sumut untuk maju di Pilwalkot Medan.
"Warning Penyelenggara Pilkada (KPU bawaslu) agar tetap netral dan Profesional karena Potensi Calon kepala daerah dari kerabat Penguasa banyak yang maju," katanya.
Penyelenggaraan Pilkada yang baik menurutnya akan berpengaruh terhadap indeks demokrasi di Indonesia.
Baca: Tunjuk Wakil Kepala KSP, Politikus Gerindra Bilang Jokowi Bisa Dinilai Inkonsisten
Ia berharap tidak ada lagi catatan buruk penyelenggaraan Pemilu seperti 2019 lalu.
"Netralitas Polri Pada Pilkada mempengaruhi Kualitas indeks demokrasi Indonesia, Jangan ulangi Peristiwa Pemilu 2019 yang menorehkan catatan hitam diberbagai daerah," katanya.
Terkahir ia meminta Mendagri lebih banyak bekerja pada 2020 mendatang.
Mendagri tidak terlalu banyak bicara yang menuai kontroversi seperti pada triwulan pertamanya menjabat.
"Fokus selesaikan antrian Blanko KTP Elektronik, Desa Fiktif, pencucian uang kepala daerah di kasino," katanya.
