Komisi II Minta Kemendagri Bentuk Tim Lintas Lembaga Ungkap Dana Kepala Daerah di Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengaku heran dengan pihak Kementerian Dalam Negeri yang seolah menyalahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena mengungkap dugaan adanya dana kepala daerah yang diparkir di Kasino luar negeri. Sebelumnya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengingatkan PPATK ancaman pidana jika mengungkap informasi rahasia.

“Heran Kenapa mendagri menyalahkkan PPATK dalam mengungkap Data Pencucian uang kepala daerah melalui kasino,” kata Kamrusammad saat dihubungi, Jumat, (20/12/2019).

Meski sekarang sudah ditindaklanjuti penegak hukum, Kemendagri kata dia seharunya pro aktif dan menyambut baik temuan PPATK itu.

Baca: Kepala PPATK Temui Mendagri Tito Karnavian, Bahas Apa?

Baca: Soal Temuan PPATK, Ini Alasan Kenapa Kepala Daerah Pilih Kasino daripada Bank untuk Cuci Uang

Baca: Salah Apa Benar PPATK Umumkan Temuan Rekening Kasino Milik Kepala Daerah? Ini Kata Anggota DPR

“Seharusnya pro aktif membentuk tim lintas kementerian atau lembaga. Justru tidak menyalahkan PPATK karena korupsi kepala daerah selalu ada kaitan dengan pelayan Publik antara lain korupsi pembangunan infrastruktur, korupsi pembangunan sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta korupsi pembangunan sarana perekonomian seperti pembangunan Pasar, pembangunan dermaga, pembangunan pelabuhan, korupsi Perizinan alih fungsi lahan, dan lainnya,” katanya.

Selain itu ia mengatakan Menteri Dalam Negeri juga harus memeriksa jajarannya yang memberikan izin kepala daerah ke luar negeri untuk mencuci uang di kasino.

“Diperiksa pejabat mendagri Yang memberi Izin keluar negeri kepala daerah Yang pergi mencuci uang melalui kasino dengan mengatasnamakan studi banding atau kunjungan kerja mencari investor atau alasan lainnya,” katanya.