Revisi UN, Kabiro Komunikasi Kemendikbud: Kami dan Komisi X DPR Akan Merumuskan & Lakukan Redesain

Komentar pun tak banyak dilontarkan Jusuf Kalla yang menyatakan akan menjelaskan di kemudian hari.

"Itu penting, nantilah kita bicarakan," ungkapnya.

Baca: Tak Ada Satupun Fraksi Menentang Penghapusan UN

Pada tahun 2021, UN akan dihapus dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Mininum dan Survei Karakter.

 Tanggapan Komisi X Fraksi PKS 

Kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal Merdeka Belajar disorot oleh Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

Kebijakan yang disorot oleh Ledia yakni soal rencana revisi Ujian Nasional (UN).

UN yang direvisi itu kemudian akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimal dan Survei Karakter.

Diungkapkan oleh Ledia, beberapa hal membuat rancu untuk memahami tujuan penghapusan UN.

"Apakah kemudian semua insfrastrukturnya sudah siap? Guru-guru yang melakukan asesmen itu sudah siap?," tutur Ledia yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).

Ia juga mempertanyakan soal komptensi dasar minimal apa yang akan diambil.

Menurutnya, tiga hal tersebut belum terjawab secara detail.

Politisi PKS tersebut mempertanyakan pula soal asesmen.

Mengingat ada berbagai hal yang berkembang, dan ia menegaskan kembali sampai sekarang detail untuk asesmen itu belum diselesaikan.

Baca: Nadiem Ganti Sistem UN Jadi Asesmen Kompetensi, DPR: Harus Ada instrument yang Jamin Objetivitas

"Betul masing-masing daerah punya muatan lokal. Tetapi, kalau untuk hal-hal seperti ini harus ada minimum dasar secara nasional," ujarnya.

Tanggapan Buya Syafii Maarif