Kemendikbud Bersama Komisi X DPR akan Rumuskan Tolak Ukur Perubahan Pendidikan Indonesia ke depan

"Kalau masalah pengalihan UN, DPR itu selalu setuju," katanya.

"Persoalannya bukan itu, setelah itu apa, kami kan pembuat undang-undang, kami menyiapkan anggaran," jelas Putra Nababan.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim dengan tegas menyampaikan di hadapan Komisi X DPR RI, bahwa keputusan penggantian Ujian Nasional itu ada landasannya.

"Mohon diyakinkan bahwa Kemendikbud tidak akan membuat keputusan seperti ini, tanpa ada basisnya, tanpa ada standarnya," ujar Nadiem Makarim di Ruang Rapat DPR Komisi X, Kamis (12/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Nadiem menjelaskan, program tersebut disusun oleh Kemendikbud berdasarkan inspirasi dari program asesmen seluruh dunia.

"Kita telah menarik inspirasi dari berbagai Asesmen dari seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia," jelas Nadiem.

Kemendikbud telah bekerja sama dengan Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Selain itu, Nadiem mengatakan, Kemendikbud juga bekerja sama dengan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), untuk membuat program tersebut.

"Kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi, dengan organisasi yang membuat PISA yaitu OECD, dan TIMSS juga," ungkap Nadiem.

Kedua organisasi Asesmen itu, menurutnya, semuanya berdasarkan penilaian secara murni untuk kemampuan logika siswa.

"Semuanya meng-ases secara murni kompetensi bernalar," katanya.

"Artinya konten daripada Asesmen Kompetensi, itu sangat sulit di bimbelkan," lanjut Nadiem.

Nadiem mengatakan, program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter itu menggunakan sistem analisa.

Sehingga nantinya siswa harus menggunakan kemampuan analisanya untuk sebuah informasi.

"Itu merupakan suatu daya analisa dari konteks sesuatu informasi," ujar Nadiem Makarim.