Soal Megawati Ajak Pengusung Khilafah ke DPR, Pengamat: Ajakan Ini Bagian dari Politik Inklusi

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani berpendapat ajakan pengusung khilafah datang ke DPR oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari politik inklusi.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), meminta pengusung Khilafah datang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Diketahui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Front Pembela Islam (FP) pasal 6 terdapat kata Khilafah, sehingga kata Khilafah itu menimbulkan polemik sampai saat ini.

Ismail Hasani menyebut ajakan Megawati itu, mungkin saja ditujukan kepada organisasi masyarakat (ormas) lain, bukan kepada FPI.

"Mungkin ajakan Bu Mega ini tidak di alamatkan kepada FPI ya, mungkin juga kepada kelompok yang lain," ujar Ismail Hasani di Studio Menara Kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Sehingga ia menyebutnya sebagai bagian dari politik inklusi, atau ajakan kepada organisasi politik.

Ormas FPI dalam hal ini ditempatkan oleh Ismail sebagai elemen politik.

"Tetapi ajakan ini bagian dari politik inklusi, bagaimana memastikan elemen-elemen politik yang memiliki aspirasi politik, didialogkan dengan fraksi partai politik," jelasnya.

Alasan Megawati mengajak mendiskusikan kata Khilafah ke DPR, menurut Ismail, karena DPR mewakili suara rakyat.

"Karena mereka representasi rakyat, di tata kenegaraan kita adalah saluran aspirasi itu," katanya.

Sehingga, gagasan mengenai kata Khilafah ini perlu dibicarakan.

"Kalau punya gagasan-gagasan, silakan gagasan itu harus dikontestasikan," ungkapnya.

"Tidak bisa kita mengadili pikiran dan gagasan orang, tidak boleh," lanjut Ismail Hasani.

Sebelumnya, Megawati mengaku Fraksi PDI-Perjuangan di DPR membuka diri kepada mereka yang mendukung khilafah.

Dia mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar Fraksi Gerindra juga membuka diri kepada pendukung khilafah.