Ganti Pejabat Eselon dengan Kecerdasan Buatan, Arif Wibowo: Mustahil untuk Dikerjakan

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo mengatakan sulit untuk mengganti pejabat eselon III dan IV dengan model robotik.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang akan memangkas pegawai eselon III dan IV pada jabatan eselon di kementerian.

Jokowi pun mengaku sudah bicara dengan para ahli IT terkait usulan menggantikan jabatan tersebut dengan kecerdasan buatan alias robot.

Arif Wibowo menilai kebijakan Jokowi tersebut mustahil jika akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun ia mengatakan rencana tersebut akan positif jika kebijakan tersebut sebagai visi jangka panjang Presiden Jokowi.

"Saya kira sebagai visi jangka panjang tentu positif, tapi kalau serta merta menurut saya mustahil untuk dikerjakan," ujar Arif di Studio Menara Kompas, Jakarta, Jumat (29/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Menurut Arif, kebijakan dari Jokowi yang akan memangkas pejabat eselon III dan IV, dan akan digantikan dengan model robotik, akan menimbulkan sebuah permasalahan.

"Yang timbul malah gejolak kegaduhan, dan kita memahami," kata dia.

Arif pun mengatakan, tugas administrasi dari pejabat eselon tersebut bisa digantikan dengan teknologi informasi, namun dalam mengambil sebuah keputusan penting tidak bisa digantikan.

"Misalnya fungsi-fungsi administratif kan sudah bisa diganti dengan teknologi informasi, tapi tidak sampai dengan mengambil keputusan yang penting, sebab ini kaitannya dengan birokrasi," ujar Arif.

Menurutnya, birokrasi tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, namun tidak selalu dalam tugas administrasi.

Sehingga mengganti pejabat eselon dengan model robot untuk saat ini, ia menilainya kurang tepat.

"Birokrasi itu orientasinya dengan pelayanan publik, publik itu tidak selalu administratif, tapi juga menyangkut pemerintah yang menyangkut dengan masyarakat," katanya.

"Artinya ini ada soal pikiran, soal tautan batin, tidak bisa disederhanakan dengan model robotik," jelas Arif.

Arif menuturkan, pemerintah perlu menjelaskan maksud dari kebijakannya itu jika memang akan diterapkan.