Senin, 29 September 2025

Sebut Banyak Rekomendasi KPK yang Tak Digubris, Laode: KPK Merasa Tidak Dihargai Pemerintah dan DPR

Laode menilai, pemerintah dan DPR seringkali tidak menghargai KPK. Pasalnya, banyak rekomendasi dari KPK yang tidak digubris sejumlah kementerian.

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai pemerintah dan DPR tidak menghargai KPK. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (27/11/2019).

Rapat tersebut juga menjadi rapat terakhir pimpinan KPK periode 2015-2019.

Tak hanya evaluasi dan kata-kata perpisahan dari pimpinan KPK periode 2015-2019, KPK juga menyampaikan keluh kesahnya dalam rapat tersebut.

Dilansir Kompas.com, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengkritik sikap pemerintah dan DPR terhadap institusinya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Laode menilai, pemerintah dan DPR seringkali tidak menghargai KPK.

Pasalnya, menurut Laode, banyak rekomendasi dari KPK yang tidak digubris sejumlah kementerian.

Tak hanya itu, Laode pun merasa Komisi III tidak membantu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi karena kerap dicecar saat rapat.

"Banyak sekali rekomendasi KPK itu dan terus terang saya agak merasa tidak dihargai termasuk oleh Bapak-Bapak (Komisi III)," ujar Laode, seperti yang diberitakan Kompas.com.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa melontarkan pertanyaan terkait fungsi pencegahan korupsi yang sudah dijalankan oleh KPK.

Desmond juga menyampaikan bagaimana respons kementerian atau lembaga lain atas rekomendasi dari KPK.

Lantas Laode mengatakan selama ini KPK telah maksimal menjalankan fungsi pencegahan Korupsi.

Ia menambahkan, KPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi ke kementerian.

Namun, menurut Laode, rekomendasi tersebut justru seringkali tidak digubris pihak kementerian.

Ia mencontohkan rekomendasi proyek pemasangan flow meter atau pengukur produksi migas dan izin tambang ilegal.

Rekomendasi dari KPK tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan