Masa Jabatan Presiden
Ruhut Sitompul Yakin Jokowi Berpihak Rakyat Soal Masa Jabatan Presiden: Suara Rakyat Suara Tuhan
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ruhut Sitompul berharap masyarakat bisa menerima masa jabatan presiden yang saat ini dijalankan
lihat foto
Ia kemudian mengatakan untuk mengikuti langkah Negara Tiongkok yang menghapus pembatasan masa jabatan presiden.
Diketahui saat ini Negara Tiongkok dipimpin oleh Presiden Xi Jinping yang akan menjadi presiden seumur hidup.
Ruhut Sitompul mengatakan perlunya meniru Tiongkok karena negara tersebut adalah negara terkuat di dunia saat ini.
Selain itu, Tiongkok juga dikatakan sebagai negara yang memberi banyak hutang kepada negara lain.
"Kita juga nggak bisa bilang kita nggak perlu tiru China, nyatanya negara terkuat di dunia ini China, ini fakta, nyatanya semua negara di dunia ini ngutang sama China," ujar Ruhut.
"Kita mau maju nggak? Kita mau Indonesia maju sekali nggak?" tanya Ruhut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga ketua umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menyatakan, dua kali lima tahun adalah durasi maksimal dari masa jabatan Presiden Indonesia.
Menurutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak sampai kepada perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca: Angkie Yudistia Stafsus Milenial Jokowi saat Dicibir Hanya Jadi Pemanis: Saya Rasa Sih Tidak Ya
Baca: Juru Bicara PKS Handi Risza Ungkap Masa Jabatan Presiden Dibatasi Dua Periode adalah Pilihan Terbaik
Ia menegaskan jika cukup waktu dua kali lima tahun untuk masa jabatan presiden.
"Sekali lagi ini adalah penyempurnaan terbatas, jadi tidak sampai kepada perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Syarief, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).
"Saya pikir sudah cukup, cukup dua kali lima tahun," lanjutnya.
Mengenai apakah wacana tersebut akan dibahas oleh anggota MPR atau tidak, Syarief menilai belum ada pemikiran untuk membahasnya.
"Belum ada pemikiran sampai sejauh itu," jelasnya.
Pendapat senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua MPR yang juga ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah, ia menilai tidak ada urgensinya untuk mengubah masa jabatan presiden.
Ahmad Basarah mengatakan tidak perlu adanya penambahan masa jabatan presiden seperti isu yang tengah berhembus baru-baru ini.
