Hari Pertama Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Minta Masyarakat Sering Buat Laporan

TRIBUNNEWS.COM - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok meminta kepada masyarakat untuk membantunya memberikan informasi terkait Pertamina. 

Hal itu disampaikan Ahok saat ditemui wartawan di hari pertama kerjanya sebagai Komisaris Utama Pertamina. 

"Saya berharap dukungan, doa dari masyarakat ya. Terus dukungan informasi dari masyarakat."

"Karena fungsi saya kan pengawasan. Semakin banyak masyakat melaporkan kepada kami, tentu akan kami lihat sistem."

"Istilahnya apa ya, kayak customer service itu. Selalu ada nomor pengaduan kan. Di Pertamina kan pasti punya."

"Semakin banyak nomor pengaduan, semakin banyak melapor itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik," kata Ahok, dikutip dari tayangan YouTube KompasTV, Senin (25/11/2019). 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, dirinya tidak mungkin bisa melakukan pengawasan di Pertamina tanpa adanya informasi dari masyarakat. 

Ia mencontohkan semasa dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta, ada saluran pengaduan untuk warga melapor. 

Melalui pengaduan dari masyarakat, Ahok bakal melakukan pengawasan untuk membantu Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

"Tujuan saya adalah membantu untuk Ibu Nicke dan teman-temannya berhasil di Dirut Pertamina dalam sejarahnya," kata dia. 

Ahok juga menyatakan tidak akan membuka saluran pengaduan yang baru. 

Ia akan menggunakan saluran pelaporan yang sudah ada di Pertamina. 

"Saluran pelaporan kita ikuti yang ada di Pertamina," ujar dia. 

Adapun saat disinggung pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir agar melepas keanggotaan parpol, Ahok menyatakan ia akan mengikuti aturan yang ada.

"Ikuti aturan saja ya kita. Kita ikuti aturan," ujar dia. 

Di awal wawancaranya dengan wartawan, Ahok menyatakan ia datang untuk menerima SK sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Saya diminta datang, untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya nggak tahu, kan belum ketemu kan," ujar Ahok. 

Diberi Target Kurangi Impor Migas

Pada Jumat (22/11/2019) lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir resmi mengumumkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. 

"Ya, Insya Allah saya rasa sudah putus dari beliau. Pak Basuki akan menjadi komisaris utama di Pertamina," kata Erick sebagaimana dikutip dari tayangan KompasTV, Jumat.

Sebagai Komisaris Utama Pertama, Ahok bakal dibantu oleh Budi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama.

"Lalu didampingi Pak Wamen, Pak Budi Sadikin, Wakil Komisaris Utama," kata Erick. 

Menurut Erick Thohir, satu diantara target yang harus dicapai Pertamina seiring masuknya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah bagaimana Pertamina bisa mengurangi impor minyak dan gas (Migas). 

"Kenapa Pak Basuki di Pertamina apalagi didampingi Pak Wamen (Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin) juga, bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi impor Migas harus tercapai."

"Bukan berarti anti impor tapi mengurangi," ujar Erick.  

Erick melanjutkan, untuk mencapai target itu maka Pertamina membutuhkan sosok pendobrak seperti Ahok.

"Karena itu kita butuh orang pendobrak, pendobrak bukan marah-marah, butuh pendobrak agar sesuai dengan target."

"Toh beliau itu Komisaris utama, kan direksinya yang day to day," ujar dia. 

Erick menyatakan proses pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama bisa dilakukan hari ini atau Senin pekan depan.

"Kalau Pertamina kan bukan TBK, jadi bisa segera proses (pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama), bisa hari ini ataupun Senin," kata dia. 

Harus Mundur dari Partai

Soal status Ahok sebagai anggota PDIP, Erick menyatakan Ahok harus mundur dari partai. 

Aturan itu, kata Erick sudah dijelaskan sejak awal kepada semua kandidat yang diajak masuk ke BUMN termasuk Ahok.

"Iya pasti (harus mundur dari partai). Semua komisaris di BUMN harus mundur dari partai. Iya dong."

"Semua nama yang diajak bicara pasti kita kasih tahu dari awal," ujar dia. 

Keharusan melepas keanggotaan partai, lanjut Erick untuk tetap menjaga indepensi BUMN.

"Kenapa (harus mundur dari partai) karena tentu dari pada independensi BUMN sangat dipentingkan."

"Saya rasa orang-orang yang punya itikat baik semua tahu resiko bagaiamana mengabdi untuk negara," terang dia. 

Soal Penolakan Terhadap Ahok

Terkait adanya penolakan terhadap Ahok, Erick menyatakan pro kontra tidak hanya terjadi pada Ahok. 

Ia mencontohkan dirinya sendiri yang menjadi Menteri BUMN juga diwarnai pro kontra.

"Saya rasa kalau pro kontra tidak hanya pak Basuki. Mungkin saya sendiri juga ada pro kontra, pak Chandra (Hamzah) juga ada pro kontra," katanya. 

Menurut Erick, semua pihak memberi kesempatan dulu terhadap Ahok dan kemudian melihat hasil kerjanya nanti. 

(Tribunnews.com/Daryono)