Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Erick Thohir: Kita Perlu Figur Pendobrak agar Sesuai Target

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok kini resmi menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero).

Posisi Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina ini menggantikan Tanri Abeng.

Pengumuman resmi itu disampaikan Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama dari Pertamina," ujar Erick Thohir, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Mengenai alasan dari pemilihan Ahok, Erick menilai Ahok bisa membantu Pertamina mencapai target-target ke depannya.

"Kenapa Pak Basuki di Pertamina, di dampingi oleh Pak Wamen juga, saya rasa bagian terpenting bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai, bukan berarti anti impor, tapi mengurangi," ujarnya.

Erick menilai tugas di Pertamina sangat berat, sehingga diperlukan kerja sama tim dan pembagian tugas.

"Proses-proses daripada membangun refinery (kilang minyak) ini sangat amat berat, jadi saya perlu teamwork yang besar, tidak hanya dirut saja, harus bagi tugas semua," jelasnya.

Ia berujar jika Ahok adalah sosok pendobrak yang dirasa pas untuk menempati posisi Komisaris Utama Pertamina.

Menurutnya salah jika orang-orang menganggap pendobrak artinya suka marah-marah.

"Karena itu, kenapa kita perlu orang yang pendobrak, pendobrak bukan marah-marah, saya rasa Pak Ahok berbeda," katanya.

Sebab, dengan adanya sosok pendobrak seperti Ahok, Pertamina bisa mencapai targetnya.

"Kita perlu figur pendobrak, agar ini semua berjalan sesuai target," ujarnya.

Menanggapi adanya penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Erick menilai pro-kontra itu hal yang wajar.

"Saya rasa kan kalau pro-kontra tidak hanya Pak Basuki, saya sendiri juga ada pro-kontra, Pak Chandra juga ada pro-kontra," ungkapnya.

Erick berharap untuk memberi kesempatan bekerja dulu kepada Ahok, kemudian semua orang bisa melihat hasil dari kinerja tersebut.

"Penting begini, kasih kesempatan kita bekerja, dan lihat hasilnya," katanya.

"Kadang-kadang kan kita suudzon, orang begini-begini tanpa melihat hasil," lanjut Erick.

Kembali membahas terkait pegawai perusahaan BUMN yang tidak boleh tergabung dalam partai politik, Erick menegaskan untuk segera mundur dari partai politik, termasuk para direksi.

"Di BUMN apalagi direksi itu harus mundur dari partai," ujarnya.

Ditanya terkait tanggapan dari Ahok mengenai kebijakan tersebut, Erick menyampaikan jika Ahok sudah menyetujuinya.

"Iya dong (Ahok setuju), semua nama yang sudah diajak bicara, pasti kita kasih tau dari awal ini," jelasnya.

"Tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan," lanjut Erick.

Menurutnya, orang-orang yang tergabung dalam BUMN sudah tahu resiko yang akan mereka putuskan.

"Saya rasa orang-orang yang punya etikat baik, pasti taulah resiko bagaimana mengabdi kepada negara," kata dia.

Erick juga menyampaikan, Ahok nantinya akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang diamanahi sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

"Lalu didampingi Pak Wamen, Pak Budi Sadikin, jadi wakil komisaris utama," lanjut Erick.

Sementara itu, posisi Direktur Keuangan Pertamina akan diisi oleh Emma Sri Martini.

Sebelumnya Emma menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel.

"Lalu, nanti juga akan ada Direktur Keuangan yang baru, ibu Emma yang sebelumnya dirut Telkomsel," jelas Erick.

Emma menduduki posisi direktur keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Pahala Mansury.

Saat ini Pahala Mansury juga mendapat tugas baru sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan, posisi Komisaris Utama BTN diisi oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah.

"Karena memang Pak Pahala kan ada tugas baru juga, jadi Dirut BTN, dan Komisaris Utamanya Pak Chandra Hamzah," lanjut Erick.

Erick menyampaikan, Ahok dan Budi Sadikin bisa segera bekerja mulai Jumat (22/11/2019) atau hari Senin (25/11/2019).

"Kalau Pertamina kan PT bukan Tbk, jadi bisa segera proses, bisa hari ini atau hari senin," ujar Erick.

Erick Thohir menyampaikan, para direksi perusahaan BUMN diharapkan mempunyai akhlak yang baik.

Artinya bisa mengatur perusahaan dengan baik, dan juga dibarengi dengan gaya hidup yang baik.

"Jadi diharapkan juga temen-temen direksi juga punya akhlak yang baik," ujarnya.

"Saya sudah memberikan contoh me-manage perusahaan-perusahaan sebesar itu, kalau akhlaknya tidak bagus apalagi ini amanah yang diberikan oleh kita semua, termasuk saya, Pak Presiden, dan rakyat," lanjutnya.

Menurutnya, penempatan posisi di perusahaan sebagai pimpinan adalah sebuah tanggung jawab.

Erick sebagai Menteri BUMN tidak ingin para pimpinan itu tidak mempunyai rasa empati dalam dirinya.

"Nah ini juga bagian tanggung jawab mereka sebagai pimpinan," katanya.

"Saya tidak ingin juga, direksi BUMN ini tidak punya empati, dalam arti perusahaannya tidak baik, gaya hidupnya tetap," lanjut Erick.

Ia juga berujar untuk tidak berpikiran negatif kepada para pimpinan perusahaan yang mendapat pendapatan lebih ketika perusahaannya mendapat keuntungan.

"Kalau memang perusahaannya untung ya itu hak, kita nggak boleh ketika mereka melakukan haknya terus kita gunjingkan, tidak boleh," ujarnya.

Erick menjelaskan jika nantinya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak melaksanakan tugas harian seperti para direksi.

"Beliau komisaris utama, kan direksinya yang day to day," kata dia.

Menteri BUMN Erick Thohir berencana memimpin rapat bulanan 30 perusahaan, dengan mengundang semua direksi utama dan komisaris utama secara dalam satu waktu.

"Rapat bulanan untuk 30 perusahaan akan saya lakukan langsung oleh saya, dimana saya mengundang dirut dan komut secara bersamaan," ungkapnya.

Harapannya, rencana Erick itu bisa mencegah timbul sebuah drama dalam tiap perusahaan BUMN.

"Jadi saya nggak mau ada drama-drama di dalam perusahaan ya, komut menjelekkan dirut, dirut menjelekkan komut, saya nggak mau," jelasnya.

"Kita rapat bersama, kalau nggak mau ada perbedaan, ayo kita duduk," lanjut Erick Thohir.

Ia menilai dengan adanya rapat bersama antara para direksi utama dan komisaris utama, keduanya bisa berjalan beriringan.

"Karena tidak mungkin direksi berjalan tanpa dukungan komisaris, komisaris bukan direksi, yang melakukan kerja harian itu kan direksi," jelas Erick.

(Tribunnews.com/Nuryanti)