Satu Bulan Pemerintahan Jokowi, Fadli Zon: Rencana Pemindahan Ibu Kota Kontroversial
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai rencana pemindahan ibu kota negara adalah salah satu keputusan kontroversial presiden.
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai rencana pemindahan ibu kota negara adalah salah satu keputusan kontroversial yang diambil Presiden Jokowi.
Fadli Zon memandang dengan keadaaan bangsa saat ini, pemindahan ibu kota kurang tepat.
Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon dalam program Mata Najwa Trans 7, Rabu (20/11/2019) malam.
Melansir video yang diunggah kanal Najwa Shihab, Fadli Zon sebelumnya mengungkapkan beberapa kebijakan kontroversial yang diputuskan pemerintahan Presiden Jokowi.
Selain rencana pemindahan ibu kota, kebijakan kontroversi Jokowi menurutnya ialah eksploitasi isu radikalisme dan kenaikan iuran BPJS.
Terkait rencana pemindahan ibu kota, Fadli Zon menilai target pemindahan ibu kota kurang masuk akal.
Baca: Tunjuk-tunjuk Fadli Zon karena Geram Debat Kebebasan Sipil Menurun, Jubir Presiden Anda Berlebihan
Baca: Komentari Kepemimpinan Jokowi, Fahri Hamzah juga Kritik Erick Thohir: BUMN Jangan Berbau Politik
Diketahui sebelumnya, ibu kota negara direncanakan akan berpindah dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.
"Rencana pemindahan ibu kota, dengan berbagai macam situasi yang ada, kelemahan-kelemahan keuangan, apalagi target yang ditetapkan Pak Jokowi sampai tahun 2024," ungkapnya.
Fadli Zon menilai akan masuk akal jika pemindahan ibu kota direncanakan dalam waktu 15 tahun.
"Kalau targetnya 15 tahun saya kira masuk akal. Kalau 2024 saya kira agak berat," ucapnya.
Mulai Dibangun
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tahun 2020 konstruksi pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dimulai.
Melansir Kompas.com, hal itu juga disampaikan Luhut seusai rapat pemindahan ibu kota negara, Jumat (15/11/2019) lalu.
"Kami berharap tahun depan (konstruksi ibu kota negara baru) sudah mulai. Akhir tahun depan atau awal 2021," kata Luhut.
Rapat tersebut disepakati perencanaan matang harus selesai dalam satu tahun.
