Meski Yakin Kemampuan Ahok Pimpin BUMN, Fahri Hamzah Dorong Pemerintah Jelaskan Alasan Pilih BTP

"Kalau itu dibikin clear, belalah saudara Basuki dengan terbuka, saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan," ujarnya.

Fahri menginginkan semua warga Indonesia bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang.

Ia juga ingin proses pemilihan Ahok tersebut dilakukan dengan adil.

"Harus fair dong, semua orang di republik ini biar mendapatkan hak-haknya," kata dia.

"Kalau semua itu clear, Undang-Undang membolehkan dia, kenapa tidak?" lanjutnya.

Dirinya menambahkan, tidak menghalangi pemilihan Ahok tersebut, asalkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Kenapa kita harus menghalang-halangi orang yang punya hak menurut Undang-undang melakukan itu," kata Fahri.

Ia berujar, jika pemilihan Ahok tidak sesuai dengan Undang-Undang, maka Presiden dan Kementerian BUMN akan menerima resiko politiknya.

"Risiko politiknya akan diterima oleh Presiden, risiko politiknya akan diterima oleh BUMN," ujarnya.

Ia menuturkan, resiko mendapat kritikan dan tidak populer akan diterima oleh Presiden dan Kementerian BUMN.

"Tidak populer, dikritik orang, itu memang resiko hari-hari politisi," ungkapnya.

Menurutnya, jika pemilihan tersebut salah, kritikan, dari warganet, media, dan pengamat tidak bisa dicegah.

"Sosial media kan tidak bisa diam, media massa tidak bisa disuruh diam, pengamat tidak bisa disuruh diam," kata dia.

Fahri berharap Presiden bisa menjelaskan terkait penunjukkan Ahok yang akan memimpin perusahaan BUMN itu.

Menurutnya, Jokowi tidak perlu takut untuk mengatakan alasan dari pemilihan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tapi keteguhan sikap Presiden untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, itu yang kita perlukan," ujarnya.

"Presiden ini sudah di periode kedua, tidak perlu takut, kalau dia berani, bela dia secara berani," jelas Fahri.

(Tribunnews.com/Nuryanti)