Ahok, Chandra Hamzah, dan Sandiaga Dikabarkan Bakal Jadi Petinggi BUMN, Tanggapan Pengamat Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM - Kabar masuknya Basuki Tjahya Purnama (BTP) atau Ahok ke BUMN semakin berhembus kencang.

Ditambah lagi, muncul nama-nama baru yang dikabarkan juga akan menjadi calon petinggi BUMN, menyusul nama Ahok.

Nama-nama baru tersebut, di antaranya yaitu Chandra Hamzah dan Sandiaga Uno.

Para calon pimpinan BUMN tersebut digadang-gadang akan bergabung dengan BUMN pada awal Desember 2019.

Dosen Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Retno Tanding Suryandari, menilai hal tersebut dilakukan Kementerian BUMN untuk menjadikan BUMN lebih kuat dan efisien.

"Saya kira itu salah satu cara yang bisa dilakukan Kementerian BUMN untuk menarik sekaligus membentuk BUMN menjadi lebih kuat dan efisien," ujar Retno pada Tribunnews melalui sambungan telepon, Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, pemilihan orang di luar lingkungan BUMN untuk menjabat sebagai pimpinan BUMN juga dapat mengembalikan BUMN pada fungsinya.

Retno menyebutkan, pada dasarnya, BUMN merupakan pilar ekonomi Indonesia.

"BUMN memiliki dua kaki. Satu kaki menghasilkan keuntungan namun kaki yang lain harus bisa memenuhi kebutuhan orang banyak sehingga muncullah subsidi," jelas Retno.

Retno menuturkan, jika BUMN dapat dikelola dengan baik maka akan menghasilkan profit yang lebih besar.

"Artinya, profit yang lebih besar tersebut sebagian bisa digunakan untuk mendanai subsidi yang diperlukan ketika mereka harus menjalankan fungsi pelayanan pada masyarakat," kata Retno. 

Melihat hal itu, Retno mengatakan nama-nama yang dikabarkan akan menjadi pimpinan BUMN tersebut dapat menguatkan BUMN.

"Mungkin orang-orang seperti itu yang memang seharusnya masuk ke BUMN, untuk menguatkan perubahan yang ingin dilakukan Erick Thohir," jelas Retno.

Retno menyebutkan, pada kenyataannya masih ada saja masalah korupsi di lingkungan BUMN belakangan ini.

"Masalah korupsi ini memang masih predictable, entah karena masalah administrasi atau memang terdapat keputusan yang diambil Dirut BUMN, yang merugikan negara," kata Retno.