NasDem: Moratorium Pemekaran Wilayah Harus Selektif
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan rencana membuka lagi keran pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan rencana membuka lagi keran pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.
Baik itu pemekaran wilayah yang bertujuan politis maupun rasional.
"Selektif itu menggunakan aturan, peraturan-peraturan, kebutuhan-kebutuhan, yang memang sangat mendasar, urgent, misalnya Papua kenapa perlu dimekarkan, ada Papua Selatan dan Papua Tengah misalnya. Kan ada alasan apa, selain politis, ada soal alasan ekonomi, pembangunan untuk bisa mempercepat," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menurutnya harus ada alasan yang jelas dan kuat untuk memekarkan wilayah.
Misalnya alasan ekonomi yakni percepatan pembangunan.
Atau alasan politis seperti di Papua yang bertujuan untuk meminimalisir gerakan separatis.
Baca: Kapolda Papua Ungkap Motif Ekonomi Di Balik Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata Ganggu Freeport
"Hal-hal seperti itu harus benar-benar menjadi pertimbangan," katanya.
Dalam rencana pemekaran wilayah, menurut Saan Mustopa, Komisi II masih menunggu usulan dari Kementerian Dalam Negeri.
Karena wacana pemekaran muncul dari Kemendagri. Namun disatu sisi rencana tersebut terbentur dengan kebijaka moratorium pemekaran wilayah.
"Kalau memang itu mau dilakukan masih terbentur dengan moratorium, mungkin moratorium kita buka tapi sifatnya terbatas untuk daerah selektif," katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan banyak permintaan pemekaran wilayah yang diajukan kepadanya.
Baca: Presiden Jokowi Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019
"Pemekaran wilayah itu cukup banyak. Ada 183 yang meminta pemekaran wilayah. Anggaran kita kan terbatas maka dilakukan moratorium," ujar Tito, Rabu (30/10/2019) di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Aspirasi teranyar datang saat Tito mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Kemarin waktu kunjungan ke Papua, kita melihat aspirasi masyarakat. Diantaranya disiskusikan aspirasi pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah," ujar Tito.
Tito sependapat dengan pemekaran wilayah di Papua.
Baca: Tinjau Pameran Foto di Mall, Jokowi Terkesan Dengan Potret Dirinya Gendong Anak Papua
