Kapolri Baru
Hadiri Pelantikan Kapolri, Andi Gani Nilai Idham Aziz Sosok Sederhana
Jenderal Polisi Idham Azis telah dilantik Presiden Jokowi menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta.
lihat foto
"Kalau masalah program saya, saya sudah paparkan ketika fit and proper test, sehingga secara cepat akan ditindaklanjuti setelah saya serah terima dengan bapak Mendagri (Tito Karnavian) yang rencana akan dilaksanakan tanggal 6 Novemver," ucapnya.
Baca: Dua PR Besar Idham Azis Sebagai Kapolri Baru : Intoleransi dan Demonstrasi Massa
Baca: Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Penyidik KPK: Janji Kapolri Baru, Novel Baswedan Pesimis
Sementara terkait pesan Presiden Jokowi kepadanya, Idham mengaku diminta untuk fokus bekerja menjadi Kapolri.
"Bapak presiden menyampaikan kepada saya, kerja, kerja dan kerja," kata Idham.
Idham telah melalui serangkaian tes di DPR dan telah dilantik oleh Presiden Jokowi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Polri Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Tak gampang jadi Kapolri
Tito Karnavian mengingatkan Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, mengingat pekerjaan sebagai pucuk pimpinan kepolisian tidak mudah.
"Saya merasakan tiga tahun, tiga bulan (menjadi Kapolri) merasa cukup berat," ujar Tito di komplek Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/10/2019).
Tito yang menjabat Kapolri sejak Juli 2016 dan kini dipercaya presiden sebagai Menteri Dalam Negeri.
Dia melihat banyak pekerjaan yang harus segera dijalankan oleh Idham.
"Jadi Kapolri tidak gampang, karena internal saja harus mengurusi 450 ribu orang, eksternal ada 34 Polda, 500 lebih Polres, hampir 5 ribu Polsek yang tersebar di seluruh wilayah," papar Tito.
Baca: Dilantik Jokowi, Kapolri Idham Azis Ucap Sumpah dan Kenakan Empat Bintang di Pundak
Baca: Sah, Idham Aziz Jabat Kapolri Gantikan Tito Karnavian
Selain itu, kata Tito, Idham juga harus melaksanakan tugas pokok pemeliharaan Kamtibnas dan menciptakan pelayanan yang baik ke masyarakat.
"Penegakan hukum itu tidak gampang di tengah negara yang sangat pruralistik dan demokrasi yang cenderung bebas," ujarnya.
"Jadi permasalahan idologis, polistis, Pilkada tahun depan, 270 daerah itu akan banyak sekali," sambung Tito.
Di sisi lain, Idham juga harus mampu menangani permasalahan kejahatan konvensional seperti perampokan, begal dan pencurian kekayaan negara
"Lalu ada ilegal loging, ilegal fishing, masalah lingkungan. Jadi komplek sekali," ucap Tito.
