Ketika Surya Paloh Buka Kemungkinan Berhadapan dengan Pemerintahan Jokowi
Partai NasDem menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berbeda arah dan sikap dengan pemerintah.
lihat foto
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu, menghasilkan tiga kesepakatan antara NasDem dengan PKS.
Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal membacakan hasil kesepakaran dimana kedua partai menghargai pilihan politik masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi.
"Pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem yang berjuang di dalam pemerintahan," kata Mustafa Kamal.
Mustafa Kamal mengatakan perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR.
"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," kata Mustafa Kamal.
Kesepahaman kedua antara PKS dan NasDem, kata Mustafa, adalah soal kedaulatan NKRI.
PKS-NasDem tidak akan memberi tempat untuk gerakan separatisme, terorisme hingga radikalisme.
"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mustafa Kamal.
Baca: Niat Gibran Maju Jadi Wali Kota Solo di Pilkada 2020 Dapat Respon dari Beberapa Partai Politik
Ketiga, lanjut Mustafa, PKS dengan NasDem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam.
"Generasi penerus dari 2 komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," jelasnya.
