Dorong Peningkatan Investasi, Nasdem Ingin Ada Deregulasi Agar Birokrasi Tidak Bertele-tele
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan saat ini masih banyak regulasi yang dinilai menjadi penghambat investasi.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan saat ini masih banyak regulasi yang dinilai menjadi penghambat investasi.
Untuk itu, Johnny G Plate berharap ke depan ada pencabutan atau pengurangan regulasi (deregulasi) untuk meningkatkan investasi di Indonesia.
"Deregulasi agar menghindari tumpang tindih dan memastikan tidak ada ruang kosong di aturan kita sehingga proses dan tahapan khususnya di bidang investasi itu ada kepastiannya dan tidak bertele-tele," kata Johnny dalam diskusi publik bertajuk 'Dialog Selasa' dengan tema proyeksi ekonomi 2020 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Jalan RP. Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Acara ini sendiri digelar dalam rangka Kongres II Partai NasDem yang dihelat pada 8 November hingga 11 November 2019 mendatang.
Baca: Johnny G Plate: Mudah-mudahan Pengumuman Kabinet Besok Bagian Dari Kejutan yang Menyenangkan
Menurut Johnny, penyederhanaan regulasi tak hanya dilakukan pada tingkat DPR saja.
Menurutnya penyederhanaan regulasi harus dimulai menyeluruh hingga tingkat daerah.
Apalagi, kata dia, saat ini ada total 42 ribu peraturan yang berlaku di Indonesia.
Baca: Pengalaman Dikhianati Pacar Jadi Materi Lagu Baru Andika Mahesa Bersama Sepupu
"Baik pemerintah, DPR, dan DPRD. Juga ditingkat perda juga banyak dan juga banyak peraturan eksekutif, apakah peraturan menteri, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya," ungkapnya.
Johnny menyatakan, proses birokasi yang cepat dinilai akan meningkatkan investasi negara yang mulai melesu.
"Birokrasi punya peran penting untuk memberikan dukungan agar proses administratif itu bisa dipercepat dan tidak menjadi kendala investasi," katanya.
Dipanggil Jokowi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Johnny G Plate dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana pada Selasa (22/10/2019).
Pemanggilan Johnny G Plate ini berkaitan dengan komposisi Kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Setelah menjalani pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Johnny G Plate mengaku telah diberi tugas baru oleh Presiden Jokowi.
Baca: Johnny G Plate: Saya Diminta Bantu Pemerintah di Bidang Digitalisasi Data
Baca: NasDem Sebut Konsolidasi dengan Gerindra Demi Jaga Stabilitas Nasional Hadapi Tantangan Ekonomi
Tugas baru tersebut, kata Johnny, untuk membantu presiden di bidang digitalisasi dan pengembangan perusahaan bisnis start up.
"Kami bicara tentang bagaimana pengembangan start up bisnis, unicorn sampai decacorn," ungkap Johnny di Komplek Istana kepresidenan Jakarta.
Selain itu, mereka juga membahas soal regulasi perlindungan data-data pribadi.
Menurut Johnny G Plate, Jokowi memintanya membenahi bidang-bidang yang terkait digitalisasi data.
Baca: Sekjen Nasdem: Kalau Semua Masuk Kabinet Kita Oposisi
Baca: Sosok Syahrul Yasin Limpo: Politikus Nasdem, Punya Dinasti Politik di Sulsel & Pernah Dilempar Bom
Diduga kuat Johnny G Plate akan mengisi posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabinet Kerja Jilid 2.
Namun, saat disinggung posisinya di Kabinet Kerja jilid 2, Johnny G Plate menampiknya.
Menurutnya, Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik posisi menteri untuknya.
Usai bertemu Jokowi, Johnny G Plate menyatakan bakal segera bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk melaporkan penugasan dari Jokowi.
Baca: Waketum Gerindra Sebut Ancaman Nasdem Ingin Jadi Oposisi Hanya Gertak Sambal Saja
Baca: Nasdem Kirim Sinyal Siap Jadi Oposisi, Sudjiwo Tedjo : Rakyat Siap Cari Nafkah Sendiri
"Setelah ini saya mau pergi lapor," tambahnya.
Sebelumnya, Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin jika semua mendukung pemerintah.
Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Maruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya Paloh.
Baca: NasDem Sempat Diisukan Berubah Oposisi, Syahrul Yasin Limpo Datangi Istana: Sudah Izin Surya Paloh
Baca: Prabowo Diprediksi jadi Menteri Pertahanan, Nasdem Sebut Oposisi, Pengamat: Berbahaya bagi Jokowi
Padahal, selama masa kampanye, Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mendukung Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.
Menurut Surya Paloh, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.
"Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," kata Surya Paloh.
Pernyataan Surya Paloh ini berkaitan dengan manuver parpol oposisi yang ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Baca: Prabowo Subianto Dipanggil ke Istana, Surya Paloh: Kalau Tidak Ada yang Oposisi, Nasdem Saja
Baca: Pengamat: Jika Nasdem Jadi Oposisi, Berbahaya bagi Jokowi
Hal ini sudah terjadi ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dipanggil Presiden Jokowi ke Istana pada Senin (21/10/2019) kemarin.
Prabowo Subianto yang didampingi oleh Wakil Ketua Gerindra, Edy Prabowo menghadap Jokowi kurang lebih selama satu jam.
Saat ditanya oleh awak media, Prabowo Subianto mengaku diminta Jokowi untuk memperkuat Kabinet Kerja jilid 2.
"Saudara-saudariku sekalian saya baru saja, menghadap bapak presiden RI, yang baru kemarin dilantik. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, hari ini siap diminta dan kami siap membantu," tutur Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca: NasDem Berikan Sinyal akan Jadi Oposisi Pemerintah, Sekjen PDIP Beri Tanggapan
Baca: Sekjen NasDem Komentari Wacana Masuknya Gerindra ke Koalisi Pemerintahan Jokowi
Jokowi, kata Prabowo, telah mengizinkan dirinya untuk menyampaikan kepada publik bahwa dirinya diberi posisi sebagai menteri bidang pertahanan.
"Beliau izinkan saya untuk menyampaikan bahwa saya diminta bantu di bidang pertahanan. Tadi sudah diberi beberapa pengarahan," tegasnya. (*)
