Dorong Peningkatan Investasi, Nasdem Ingin Ada Deregulasi Agar Birokrasi Tidak Bertele-tele
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan saat ini masih banyak regulasi yang dinilai menjadi penghambat investasi.
lihat foto
Tugas baru tersebut, kata Johnny, untuk membantu presiden di bidang digitalisasi dan pengembangan perusahaan bisnis start up.
"Kami bicara tentang bagaimana pengembangan start up bisnis, unicorn sampai decacorn," ungkap Johnny di Komplek Istana kepresidenan Jakarta.
Selain itu, mereka juga membahas soal regulasi perlindungan data-data pribadi.
Menurut Johnny G Plate, Jokowi memintanya membenahi bidang-bidang yang terkait digitalisasi data.
Baca: Sekjen Nasdem: Kalau Semua Masuk Kabinet Kita Oposisi
Baca: Sosok Syahrul Yasin Limpo: Politikus Nasdem, Punya Dinasti Politik di Sulsel & Pernah Dilempar Bom
Diduga kuat Johnny G Plate akan mengisi posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabinet Kerja Jilid 2.
Namun, saat disinggung posisinya di Kabinet Kerja jilid 2, Johnny G Plate menampiknya.
Menurutnya, Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik posisi menteri untuknya.
Usai bertemu Jokowi, Johnny G Plate menyatakan bakal segera bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk melaporkan penugasan dari Jokowi.
Baca: Waketum Gerindra Sebut Ancaman Nasdem Ingin Jadi Oposisi Hanya Gertak Sambal Saja
Baca: Nasdem Kirim Sinyal Siap Jadi Oposisi, Sudjiwo Tedjo : Rakyat Siap Cari Nafkah Sendiri
"Setelah ini saya mau pergi lapor," tambahnya.
Sebelumnya, Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin jika semua mendukung pemerintah.
Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Maruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya Paloh.
Baca: NasDem Sempat Diisukan Berubah Oposisi, Syahrul Yasin Limpo Datangi Istana: Sudah Izin Surya Paloh
Baca: Prabowo Diprediksi jadi Menteri Pertahanan, Nasdem Sebut Oposisi, Pengamat: Berbahaya bagi Jokowi
Padahal, selama masa kampanye, Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mendukung Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.
Menurut Surya Paloh, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.
"Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," kata Surya Paloh.
