Ada 3 Ketua Umum Parpol Dipanggil ke Istana, Pengamat: Pilih Fokus Jadi Menteri atau Partai?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua umum partai politik diminta untuk memilih fokus mengurus parpol atau menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Menteri sebaiknya tidak dirangkap ketum partai," ujar Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menanggapi adanya tiga ketua umum partai akan menjadi menteri dalam kabinet kerja II, Selasa (22/10/2019).

Djayadi Hanan menegaskan, Kabinet Kerja II Jokowi ini perlu tim menteri yang betul betul fokus bekerja.

Mengingat targetnya cukup ambisius dan memerlukan energi dan konsentrasi penuh dari semua menteri.

Di sisi lain, dia menjelaskan, tugas ketua umum partai politik juga tak kalah penting.

Karena pasti semua partai harus berkonsentrasi melakukan konsolidasi yang penuh untuk keperluan pemilu 2024. Selain juga untuk regenerasi kepemimpinan di partai masing masing.

"Jadi tugas ketua partai juga sangat berat. Maka, ketum partai sebaiknya memilih, fokus di menteri atau di partai," tegasnya.

Hingga Selasa (22/10/2019) pukul 13.00 WIB, tercatat tiga Ketua umum partai telah dipanggil Jokowi untuk menjadi menteri dalam kabinet kerja II Jokowi-Ma'ruf Amin.

Tiga ketua umum partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Suharso, Jokowi mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.

Menurut Suharso, Jokowi mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.

"Kata presiden tidak apa-apa (rangkap jabatan, red)," ucap Suharso.

Suharso merupakan politisi PPP yang pertama menghadap Presiden dalam proses penunjukkan sebagai menteri di hari kedua, Selasa (22/10/2019).

Ia pun tidak menyebut PPP akan mendapatkan posisi menteri berapa banyak. Namun, ketika ditanya satu lader lagi akan duduki posisi wakil menteri, Suharso tidak membantah.

"Itu kamu tahu (satu kader PPP akan jadi wamen)," ucap Suharso.

Airlangga Hartarto

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dipanggil Presiden Jokowi ke istana kepresidenan.

Menteri Pe‎rindustrian di Kabinet Kerja I ini terlihat keluar dari Istana Negara pukul 13.34 WIB mengenakan kemeja putih.

Pada awak media, Airlangga mengaku dipanggil Jokowi dan berbicara kondisi defisit neraca perdagangan termasuk soal pengembangan kawasan ekonomi untuk mengisi beberapa industri unggulan.

"Kami juga bicara soal dorongan untuk mensukseskan faktor di kawasan Morowali sehingga bisa meningkatkan devisa impor hingga Rp 5 miliar," ujar Airlangga.

Dikonfirmasi awak media, pembicaraan dirinya dengan Presiden Jokowi banyak membahas ke ranah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga mengamini.

Lantas apakah Airlangga, bakal menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan posisi Darmin Nasution? Airlangga menjawab semuanya ditentukan pada hari Rabu, saat pelantikan menteri.

"Insya Allah nanti diumumkan Rabu besok, tunggu saja Rabu besok," tegasnya.

Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat kabinet kerja II.

Hal itu disampaikan Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mengenakan kemeja putih, Prabowo didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

"Kami diminta memperkuat Kabinet beliau," ujar Prabowo.

Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 lalu itu mengatakan dirinya diminta membantu di bidang pertahanan.

"Saya beliau ijinkan untuk menyampaikan, saya diminta untuk membantu beliau di bidang pertahanan," jelasnya.

Jokowi pun memberikan beberapa pengarahan terkait bidang yang akan diemban Prabowo.

"Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan," tegasnya.

Lebih lanjut untuk Eddy Prabowo, Presiden Jokowi juga memberikan jatah menteri. Apa posisinya? Baru akan disampaikan Jokowi sendiri pada Rabu (23/10/2019) esok.

"Untuk posisi saudara Eddy, pak presiden yang akan umumkan. Beliau (Presiden) yang akan umumkan hari Rabu‎. Oke ya, Gerindra yang dipanggil dua," tambahnya.

Sebelum itu juga, di awal pertemuan, Prabowo juga menyampaikan keputusan Gerindra, 'apabila diminta, siap membantu.'

"Hari ini resmi diminta. Dan kami sudah sanggupi untuk membantu," ucapnya.

Suharso Monoarfa

Suharso Monoarfa diminta membuat perencanaan di sektor perekonomian, setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Saya di bidang perekonomian dalam hal bagaimana menyusun perencanaan itu," ucap Suharso.

Ketika ditanya akan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso tidak menjawabnya karena akan secara resmi diumumkan oleh Jokowi.

"Besok diumumkan, tadi saya juga diminta untuk menyiapkan roadmap dalam sidang kabinet perdana, menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu (perencanaan pembangunan)," paparnya.

Selain itu, Suharso juga mengaku berbicara pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan Jokowi, dimana nantinya akan dibentuk satu badan untuk menangani proses tersebut.

"Nanti Presiden akan membentuk badan otorita untuk ibu kota baru, mungkin di akhir tahun ini (dibentuknya)," kata Suharso.