Ketua ABJ Sebut Sebagian Besar Relawan Kecewa Dengan Masuknya Gerindra Dalam Kabinet Jokowi

Respons Sekjen PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika memutuskan mengangkat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden dan kita hormati hak itu," kata Hasto Kristiyanto di sela syukuran Arus Bawah Jokowi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi yang mengambil keputusan dan menentukan terhadap pergerakan kemajuan pembangunan Indonesia ke depan.

Baca: Polisi Bergerak Usut Video Panas Diduga Dosen dan Mahasiswa di Bandung

Baca: Prabowo Subianto Ngaku Jadi Menteri Jokowi, Gerindra: Bangsa Kita Mau Berdikari atau Jadi Kacung?

"Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," ucap Hasto.

Lebih jauh, Hasto menjelaskan segala sesuatunya harus dilihat sebagai sebuah fatsun politik.

Bahwa rakyat sudah memilih presiden-wakil presiden, dan seharusnya diberikan kepercayaan untuk menentukan arah bangsa.

Baca: Prabowo Subianto Dipanggil ke Istana, Surya Paloh: Kalau Tidak Ada yang Oposisi, Nasdem Saja

Termasuk menentukan koalisi setelah Pemilu.

"Dengan demikian postur bagi pemerintahan akan datang adalah pemerintahan berjiwa gotong royong dan merangkul. Dengan demikian soliditas sangat kuat bagi kita untuk mengatasi tantangan internal maupun ekseternal," ungkap Hasto.

Saat ditanya kemungkinan pihak yang dirangkul akan menusuk balik PDIP di kemudian hari, Hasto menjawab santai.

Baca: Total Korban Terdampak Kebakaran Bidara Cina Capai 350 Orang

"(Kalau begitu, red) Itu kalau orang Jawa bilang, dikei ati ngrogoh rempelo (bahasa jawa, artinya diberi hati mengambil rempela, red)," kata Hasto.

Mantan Sekretaris TKN ini pun menjelaskan soal dinamika Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika Gerindra masuk kabinet.

Hasto mengatakan hal demikian adalah bagian dari dinamika.

Sebab demokrasi membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat.

Ia juga menyebut, demokrasi bersama Jokowi tidak menutup berbagai tanggapan-tangan kritis.