PPP Ingatkan Gerindra, Demokrat, dan PAN Jangan Bersikap Oposisi Jika Gabung Koalisi Pemerintah
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mempermasalahkan jika Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN masuk koalisi pemerintah.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mempermasalahkan jika Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN masuk koalisi pemerintah.
Namun, ia mengingatkan ketiga partai tersebut agar tidak bersikap seperti oposisi jika nantinya bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan.
Gerindra, Demokrat, dan PAN dalam Pilpres 2019 tidak mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Disebut Mirip Rumah Dinasti Zaman Dulu, Intip Yuk Kediaman Mewah Najwa Shihab yang Jarang Tersorot
Baca: Mitratel Borong Menara Indosat, Telkom Group Diprediksi Raup Untung
Baca: Soal Kabinet, Sekjen PPP: Kami Sabar Saja, Nanti Kalau Mendesak-desak Malah Tidak Dikasih Gimana ?
Baca: Kata Otavio Dutra Soal Kekalahan di Laga Debutnya di Timnas Indonesia
"Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu saja. Jangan kursinya mau, tapi begitu yang enggak enak, enggak mau, seolah-olah bukan bagian dari koalisi, itu saja," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Lebih lanjut, ia menilai jika PPP mendapatkan jabatan menteri, itu sebagai penghargaan karena mengusung Jokowi-Ma'ruf.
Namun, penyusunan komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya," ujar Arsul.
"Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden yang diberi hak prerogatif itu untuk kemudian ikut menentukan, 'yang ini diambil, yang itu jangan', jangan. Ya itu kita kembalikan saja ke beliau (Jokowi)," lanjutnya.
Sabar-sabar
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku baru mengetahui jumlah portofolio menteri bagi partainya.
Rencananya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kabinetnya pada hari pelantikan, 20 Oktober 2019.
"Yang saya pahami nanti mendapatkan kursi kabinet, kemudian perkiraan jumlah portofolionya tapi belum ditentukan portofolio mana dan siapa yang akan menempati portofolio itu," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Menurut Arsul komunikasi mengenai kabinet akan kembali dilakukan secara intensif dalam beberapa hari terkahir ini.
Baca: BEM SI: Kami Yakin Bapak Jokowi Berani Lepas Dari Kekangan Oligarki Dan Kepentingan Elite Politik
Baca: Sepekan Dilaporkan Hilang Diculik, Bangkit Ditemukan dalam Keadaan Tewas Penuh Luka
Ia mengatakan ketua umum Parpol akan berkomunikasi dengan PPP soal kabinet dalam waktu dekat.
