Kamis, 2 Oktober 2025

Kabinet Jokowi

10 Menteri Ini Berikan Kepuasan Tertinggi bagi Publik, YLBHI Justru Nilai Sebaliknya pada Wiranto

Menurut Survei Alvara, ada 10 menteri yang mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dari publik. Di sisi lain, YLBHI menilai sebaliknya pada Wiranto.

Penulis: Citra Agusta Putri Anastasia
Editor: Tiara Shelavie
Kolase Kompas.com/Farid Assifa dan Warta Kota/Henry Lopulalan
Menurut Survei Alvara, ada 10 menteri yang mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dari publik. Di sisi lain, YLBHI menilai sebaliknya pada Wiranto. 

Sementara itu, peringkat kelima dan keenam diisi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebesar 82,14 persen dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebesar 81,90 persen.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebesar 81,90 persen; Menristekdikti M Nasir sebesar 81,74 persen; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan sebesar 81,63 persen.

Sementara itu, peringkat ke-10 adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebesar 81,32 persen.

Survei ini diketahui digelar pada 12-31 Agustus 2019.

Metode pengambilan sampel menggunakan multi-stage random sampling.

Sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

Sampel survei ini diambil di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk.

Rentang margin of error survei ini sebesar 2,35 persen.

Artinya, persentase dalam survei ini bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,35 persen.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen.

Penilaian YLBHI pada Wiranto

Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama sejumlah tokoh Papua menyampaikan keterangan terkait kondisi keamanan Papua di kantor Menkopulhukam, Jalan Medan Merdeka Barat,  Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama sejumlah tokoh Papua menyampaikan keterangan terkait kondisi keamanan Papua di kantor Menkopulhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019). (WARTA KOTA/Henry Lopulalan)

Dilansir Kompas.com, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mencatat sejarah buruk di bidang HAM.

Hal itu dikarenakan Jokowi memilih Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada periode pertama pemerintahannya.

Hal itu, menurut Isnur, mengurangi kepercayaan publik terhadap Jokowi.

"Ketika Pak Jokowi di Nawacita berjanji mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, keluarga (korban) mulai percaya, masyarakat mulai percaya Pak Jokowi orang bersih," kata Isnur dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved