Dukung Pelantikan Jokowi, DPP GAMKI Sebut Persoalan Kompleks dalam Negara Harus Segera Dituntaskan

Potret penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi terhadap lahan hutan masyarakat adat, selalu diperkuat dengan kehadiran aparat kepolisian dan militer.

“Aparat itu sudah menjadi pengayom kepentingan korporasi, bukan lagi lagi menjadi pelindung masyarakat yang rentan terhadap korban kekerasan,” sambung Wandik.

Setelah korporasi menguasai lahan, kemudian karhutla (kebakaran hutan dan lahan) menjadi salah satu isu penting lingkungan. Tidak cukup sampai pada perluasan lahan korporasi yang sudah menyerobot hutan adat dan hutan lainnya. Aksi kriminal pembakaran hutan juga tidak dapat dihindari oleh negara.

"Negara harus melihat kasus karhutla tidak hanya menyangkut persoalan polusi asap, bukan hanya juga sekedar persoalan masyarakat menderita penyakit pernapasan, bukan pula sekedar persoalan kejahatan pembakaran hutan. Karhutla juga merupakan kejahatan terhadap masyarakat adat, dan hutan adat,” tutur Wandik.

Wandik menghimbau kepada pemerintah untuk berkomitmen melindungi kawasan hutan, yang di dalamnya terdapat hutan masyarakat adat, dari perebutan penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi.

“Tidak jarang juga didukung oleh penguasa-penguasa lokal yang mendapatkan keuntungan dari setiap jual beli penerbitan izin pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan korporasi,” imbuhnya.

Dikatakan Wandik, pihaknya berharap kepada gereja agar selalu membantu masyarakat adat melalui peran pelayanan yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan negara, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga hak-hak umat yang masih hidup dari tradisi hutan adatnya, tidak menjadi korban keserakahan kepentingan investasi.

“Permasalahan bangsa yang secara kontekstual dihadapi oleh seluruh umat, Gereja, dan bahkan seluruh rakyat Indonesia juga menjadi catatan penting bagi DPP GAMKI, untuk terus kami perjuangkan,” tegas Wandik.

Menyinggung peristiwa penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto oleh oknum yang diduga terpapar radikalisme dan terorisme, Wandik mengingatkan tentang bahayanya ideologi transnasional yakni fundamentalisme agama terhadap keamanan dan persatuan Indonesia.

"Generasi muda Indonesia sangat rentan terhadap masuknya ideologi transnasional. Saat ini diduga ada banyak masyarakat kita yang sudah terpapar dengan paham-paham radikal. Oleh karena itu perlu ada deteksi dan peringatan dini dari intelijen kita agar peristiwa yang terjadi di Pandeglang tidak terulang pada waktu ke depan," pungkasnya.

Dalam kepengurusan DPP GAMKI Masa Bakti 2019-2022 terdapat beberapa politisi dan anggota DPR RI, antara lain Willem Wandik dan Anita Jacoba Gah dari Partai Demokrat, Ratu Wulla, Hillari Lasut, dan Ina Kobak dari Partai Nasdem, Marthen Douw dari PKB, John Siffi Mirin dari PAN, politisi PDIP yang juga Bupati Halmahera Barat, Danny Missy, Nikson Silalahi dari Gerindra, serta Viany Limardy dan Alan Singkali dari PSI.

Terdapat juga Billy Mambrasar, pemuda inspiratif asal Papua yang ditunjuk Kementerian Bappenas untuk menjadi Duta SDGs (Sustainable Development Goals) Indonesia. Selain itu fungsionaris pengurus juga terdiri dari unsur Pendeta, akademisi, aktivis, pengusaha, profesional, birokrat, dan lainnya.

Pada acara Pengukuhan dan Serah Terima Kepengurusan DPP GAMKI ini turut hadir dan memberikan sambutan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Di akhir sambutannya, Ketua MPR RI mendapatkan tas noken khas dari Papua yang berisikan pokok-pokok pikiran Kongres GAMKI dan pidato lengkap Ketua Umum DPP GAMKI sebagai bentuk aspirasi GAMKI kepada lembaga MPR.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua MPO GAMKI Michael Wattimena, Sekretaris MPO Johan Rahantoknam, anggota DPR RI Komarudin Watubun, Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajriansyah, Sekjend GP Ansor Adung A. Rochman, mantan Ketua Umum DPP GAMKI Alex Paath, senior-senior GAMKI, dan tamu undangan dari berbagai organisasi kepemudaan dan gereja.