Sikap PKS dan Gerindra soal Gabung Koalisi Pemerintahan Jokowi hingga Kata Pengamat
PKS menanggapi pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada Jumat (10/10/2019) serta wacana merapatnya Gerindra ke pemerintah.
lihat foto
"Kami akan memberikan gagasan optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh, bisa bangkit cepat," kata dia.
Meski sempat terlibat dalam pertarungan di Pemilu 2019, namun menurutnya itu bukanlah suatu penghalang.
Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.
"Kami bertarung politik. Tapi begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Kita harus bersatu," lanjut Prabowo.
Baca: Bamsoet: Kata Prabowo Bersatu Itu Keren
Dilansir Tribunnews.com Ketua Fraksi MPR Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo telah memiliki kesamaan pandangan dalam membangun bangsa.
Menurut Riza, kedua tokoh tersebut telah memiliki kesamaan pandangan dalam membangun bangsa dari beberapa aspek.
“Ada kesamaan pandangan Pak Jokowi dengan Prabowo, bagaimana ke depan kita harus bersatu untuk membangun bangsa,” ujar Riza Patria di D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Riza mengungkapkan bahwa pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo lebih kepada membahas visi misi bangsa Indonesia ke depan.
“Bagaimana bangsa ini menjadi kuat menjadi maju tantangan kedepan tidak mudah ekonomi, pertahanan keamanan dunia yang harus disikapi oleh Indonesia,” tutur Riza.
Baca: Jika Gabung Kabinet Jokowi, Pengamat Sarankan Ini ke Prabowo Agar Tak Ditinggal Pendukungnya
Kata Pengamat Politik
Pengamat politik menilai jika Gerindra bergabung menjadi koalisa hal itu dapat membahayakan demokrasi.
Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno justru menyayangkan apabila Gerindra sebagai simbol partai oposisi telah sirna.
Pasalnya, simbol oposisi selama ini dibangun oleh Gerindra dengan sangat baik.
"Selama ini yang menjadi simbol oposisi ya Prabowo dan Gerindra, suka nggak suka. Bukan PKS. Simbolnya Prabowo, bukan PAN, bukan Demokrat bukan PKS. Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu tentu akan jadi lelucon," tuturnya.
Lebih jauh, Adi menilai hal ini dapat membahayakan demokrasi karena akan mengurangi kekuatan oposisi pemerintah.
