Selasa, 30 September 2025

Kasus Imam Nahrawi

Roy Suryo Sarankan Jokowi Tunjuk Semenpora Jadi Plt Menpora

Politikus Demokrat itu menilai tidak efektif jika Jokowi mengangkat pejabat baru untuk menggantikan kursi Menpora yang ditinggalkan Imam Nahrawi.

Editor: Johnson Simanjuntak
Lita Febri
Roy Suryo saat di acara Diskusi Teras Kita Mobil Listrik di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (23/8/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Politikus Demokrat itu menilai tidak efektif jika Jokowi mengangkat pejabat baru untuk menggantikan kursi Menpora yang ditinggalkan Imam Nahrawi.

"Saya menilai tidak efektif, kalau ada pejabat (menteri) baru. Pejabat baru nantinya masih harus melakukan penyesuaian. Sudahlah yang ada, plt saya kira bisa," ujar anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Kamis (19/9/2019).

Menurut dia, Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto bisa menjalankan tugas sebagai Plt Menpora selama sisa satu bulan periode Kabinet Kerja.

"Sesmepora bisa melakukan tugasnya. Jadi Sesmen sebagai Plt," jelasnya.

Lebih lanjut Roy merasa prihatin dengan penetapan Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus suap dana hibah KONI.

"Saya tentu sangat prihatin. Karena untuk kedua kalinya kasus yang mirip, terjadi di kantor Kemenpora. Persis sebelum saya. Saya waktu itu menggantikan Mas Andi Alfian Mallarangeng. Kemudian sekarang Imam," kata Roy.

Menjabat Menpora. kata Roy, harus selalu waspada. Banyak hal berpotensi menjerumuskan pada prilaku korup.

"Sebenarnya di Kemenpora harus sangat mewaspadai. Karena katakan lah jebakan, orang mengatakan peluang semacam itu bisa terjadi," katanya.

Baca: Kajian Strategis Calon Ibu Kota Baru Selesai November

Apalagi menurutnya Kemenpora membidangi dua macam kegiatan, yakni olahraga dan kepemudaan. Dua bidang tersebut menangani sejumlah anggaran.

Pada bidang olahraga misalanya, Kemenpora menangani anggaran untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI). Juga Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Satlak Prima, pesta olahraga, Sea Games, Asian Games, dan lainnya.

Semakin banyak anggaran yang ditangani, maka akan semakin banyak pula peluang korupsi.

"Meskipun anggaran Kemenpora sendiri sebenarnya tidak terlalu besar. Zaman saya anggarannya hanya sekitar Rp 1,7 triliun. Sekarang jauh lebih besar. Tapi kalau kemudian ada event olahraga, misalnya ada Sea Games atau Asian Games itu tentu ada yang lain, dan di situlah bisa peluang muncul," jelasnya.

Begitu juga pada bidang kepemudaan. Berdasarkan pengalaman sebagai menteri, kata dia, sangat banyak proposal kepemudaan yang masuk ke Kemenpora.

Kementerian harus benar-benar jeli proposal mana yang harus diproses, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan