Soal Usulan Bangun Istana Presiden di Papua, Natalius Pigai: Itu Usulan Tidak Jelas
Natalius Pigai menegaskan, tidak jelas usulan yang disampaikan perwakilan tokoh Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
lihat foto
"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau enggak dua (atau) tiga," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Menurut dia, pemekaran wilayah tersebut perlu dikaji terlebih dahulu. Jokowi menyebut pemekaran wilayah sudah diatur dalam perundang-undangan mengenai tata pelaksanaannya.
"Ini kan perlu ada kajian. Karena UU (Undang-undang) nya mendukung ke sana dan saya memang ada usulan itu dari bawah," ucap Jokowi.
Dalam pertemuan ini hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.
Adapun pertemuan ini sudah direncanakan Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua pada Agustus lalu.
Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.
Dalam pertemuan ini, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan tokoh bumi Cenderawasih menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi.
Pertama, Abisai meminta Presiden meyetujui agar ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.
Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.
"Kedua pembentukan badan nasional urusan tanah Papua," ucap Abisai dihadapan Jokowi.
Ketiga, terkait penempatan pejabat eselon 1 dan 2 untuk putra-putri asal bumi Cenderawasih di kementerian dan lembaga.
"Keempat, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin seluruh keamanan mahasiswa Papua," katanya.
Kelima, meminta pemerintah untuk menerima usulan revisi undang-undang otonomi khusus dimasukan ke dalam prolegnas 2020.
Keenam, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dan honorer di Papua.
Ketujuh, Abisai berharap ada percepatan Palapa Ring timur Papua dan kedelapan Presiden agar mengesahkan lembaga adat perempuan serta anak Papua.
"Terakhir, membangun Istana Presiden di Papua, di ibukota provinsi Papua di kota Jayapura. Ini perlu kami sampaikan," tutur Abisai.
