Iuran BPJS Naik, Sri Mulyani: Mereka Harus Bisa Perbaikan Sistem Rujukan dan Klaimnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggembleng BPJS Kesehatan setelah kenaikan iuran Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2020 mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggembleng BPJS Kesehatan menyusul kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2020.

Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani saat menanggapi pertanyaan sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

"Tentu kami akan terus meminta dan akan setiap saat bisa meminta audit," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Baca: Menkeu Minta BPJS Kesehatan Perbaiki Sistem Rujukan dan Klaim

Baca: Menkeu Sri Mulyani Berharap Masyarakat Mampu Ikut Urunan BPJS Kesehatan

"Ini supaya memang betul anggaran yang kita keluarkan mencover kebutuhan akses kesehatan," sambung Sri Mulyani.

Ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh BPJS Kesehatan.

Pertama masalah carut marut kepesertaan terutama 26 juta peserta yang harus dibersihkan.

Kedua kategori rumah sakit. Selama ini banyak rumah sakit yang mengklaim memiliki kelas lebih tinggi agar klaim BPJS Kesehatan bisa lebih besar.

Baca: Menkeu Paparkan Persoalan BPJS Kesehatan ke DPR

Baca: Iuran BPJS Naik, Sri Mulyani: Keberpihakan Pemerintah ke Rakyat Luar Biasa Besar

Ketiga, masalah manajemen klaim. Audit BPKP menemukan ada yang klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah meninggal.

"BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan, hubungan dengan lebih dari 2.500 rumah sakit dan 23.000 puskesmas. Mereka harus bisa perbaikan sistem rujukan dan klaimnya," kata Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Iuran Naik, Sri Mulyani Berjanji Bakal Gembleng BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko telah memastikan jika kenaikan tarif iuran BPJS sebesar 100 persen sudah melewati kalkulasi yang matang.

Moeldoko pun meminta masyarakat menerapkan mindset bahwa sehat itu mahal.

Baca: Evi, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, raih Asia’s Top Sustainability Superwomen di Singapura

Baca: Buruh dan Pengusaha Kompak Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Semua Masyarakat harus memahami itu. Jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Kalau sehat itu murah, orang menjadi sangat manja, tidak mendidik dirinya untuk menjadi sehat," lanjut dia.