Ketua HRS Center: Pemerintahan Ini yang Menginginkan Agar Habib Rizieq Tidak Keluar dari Arab Saudi

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua HRS Center, Abdul Choir Ramadhan mengungkap faktor mengapa Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak bisa keluar dari Arab Saudi dan pulang ke Indonesia.

Alasannya, karena yang bersangkutan memang diinginkan tetap berada di sana.

Mereka yang menginginkannya adalah pemerintah Indonesia.

Katanya, ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sengaja membuat otoritas setempat tidak mengizinkan HRS keluar dari negara tersebut.

Baca: Besarnya Potensi Rupiah dari Sampah Plastik Bekas Kemasan

Baca: Cerita Febriansyah, Nyaris Jadi Korban Kecelakaan Maut Tol Cipularang Hingga Batal Ikut Liburan

Urusan ini disebut Abdul bukan lagi menyangkut perkara hukum, melainkan sudah memasuki ranah politik.

"HRS tidak bisa keluar di Arab Saudi, padahal tidak ada masalah. Ternyata, temuan kita menemukan ada kepentingan tertentu di pemerintahan ini yang menginginkan agar HRS tidak boleh keluar. Itu kan bukan perkara hukum lagi, ini politik," ungkap Abdul saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2019).

Walau mendapati temuan tersebut, tapi pihaknya belum mau mengungkap kepada publik sosok yang punya kepentingan itu.

Abdul akan lebih dulu menginvestigasi temuannya ini untuk kepentingan verifikasi.

Usai semua valid, baru dirinya bisa mengungkap siapa pihak yang menginginkan Imam Besar FPI itu tetap berada di Arab Saudi.

Baca: Papua Merasa Dianaktirikan, Wiranto: Pemerintah Bukan Hanya Ngomong, Sudah Dibuktikan 4 Tahun Lebih

"Ini harus kita verifikasi dulu. Oleh karena itu perlu investigasi. Pihak mana, lembaga mana yang menginginkan HRS tidak keluar dari Arab Saudi," kata dia.

Bahkan, HRS Center sudah menyiapkan tim investigasi, yang diisi oleh Komandan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan) Lieus Sungkharisma, bersama berbagai elemen masyarakat lainnya.

"Tim investigasi salah satunya Lieus Sungkharisma, dan berbagai elemen yang ada. Untuk menilai apakah benar secara validitas ada pihak-pihak tertentu," ucap Abdul.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan sesungguhnya kepulangan HRS adalah tanggung jawab negara.

"Ini tanggung jawab negara," pungkas dia.