Jusuf Kalla Tidak Yakin Ibu Kota Negara Bisa Mulai Pindah Pada 2024

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut proses pemindahan ibu kota RI ke wilayah Kalimantan Timur memerlukan proses panjang.

Baginya, tenggat waktu 2024 terlalu cepat untuk merealisasikan hal itu.

Jusuf Kalla menilai, panjangnya proses pembahasan payung hukum di DPR kemudian kajian lebih intensif berbagai sektor juga tentu memakan waktu lama.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

"Ya tentu diusahakan. Namun karena prosedurnya panjang dan dalam waktu 4 tahun, terkecuali dipercepat. Tapi ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan," ujar Jusuf Kalla.

Baca: Ketika Irjen Firli Jelaskan Usaha Pijat Refleksi Milik Sang Istri: Tiap Bulan Bisa 3.000 Kepala

Baca: Sinopsis dan Trailer Film Ready or Not (2019), Sebentar Lagi Tayang di Bioskop Indonesia

Baca: Seminar Nasional Majapahit Gali Nilai Sejarah untuk Indonesia ke Depan

Baca: Angkat Suara Soal Isu Umi Pipik Menikah Lagi, Anak Jefri Al Buchori: Bokap Gue Cuma Satu

Apalagi, kata Jusuf Kalla, persoalan pemindahan pusat pemerintahan ini bukan hal main-main, perlu pemikiran dan pertimbangan matang serta mengikuti tahapan yang sesuai.

"Kita ingin ibu kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik. Dan juga perlu dipertimbangan dengan hati-hati," katanya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro, memprediksi, pemindahan ibu kota Republik Indonesia akan dimulai pada 2024.

Ia menuturkan, ada sejumlah tahapan yang perlu dirampungkan selama tahun 2020 seperti, menyiapkan naskah akademik RUU, master plan, urban planning, field desain, desain bangun dasar, hingga lahan.

Untuk fase awal pembangunan rencananya dilakukan pada akhir 2020.

"Kita harapkan tahun 2024 paling lambat proses pemindahan ibu kota dilakukan," ungkapnya saat konferensi pers di kantor presiden pada Senin kemarin.

4 pertimbangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal untuk pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia.

Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun ke belakang, Jokowi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.