Rusuh di Papua
Kata Politikus PKS soal Papua: Tak Perlu Libatkan Internasional Hingga Otsus Perlu Dievaluasi
"Jika pernyataan Gubernur ini benar, berarti ada yang salah dalam kebijakan Pemerintah selama ini," katanya
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang perlu melibatkan pihak internasional dalam penyelesaian masalah di Papua, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai hal itu tidak diperlukan.
"Saya kira yang diperlukan saat ini keseriusan Pemerintah dalam mengatasi akar persoalan yang ada di Papua agar tidak berlarut-larut kembali," kata Sukamta melalui keterangannya, Sabtu (24/8/2019).
Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi PKS ini mengharapkan Gubernur Papua Lukas Enembe semestinya ikut mendorong penyelesaian masalah secara nasional.
"Sebagai Gubernur mestinya harus percaya kemampuan Pemerintah. Sampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya. Saya kira yang seperti ini akan lebih konstruktif," jelasnya.
Baca: Rampok Toko Emas, YT Bersenjata Pistol Mainan dan Kaleng, Ini Kronologinya
Baca: Liverpool Vs Arsenal - Komparasi Gol Firmino dan Aubameyang
Baca: Lukas Enembe Ancam Pulangkan Seluruh Mahasiswa Papua, Lenis Kogoya: Kami Orang Gunung Biasa Begitu
Ia juga merasa heran jika otonomi khusus (otsus) yang sudah berlangsung sejak 2001 dan anggaran ratusan triliun rupiah untuk pembangunan Papua, dianggap Lukas tidak ada perubahan.
"Jika pernyataan Gubernur ini benar, berarti ada yang salah dalam kebijakan Pemerintah selama ini. Saya kira perlu ada evaluasi secara utuh terhadap kebijakan dan program yang sudah berjalan. Mengapa hak istimewa yang sudah dimiliki Papua tidak mampu mengatasi masalah," tuturnya.
Namun demikian, legislator asal Yogyakarta ini berharap Pemerintah terlebih dahulu fokus untuk menyelesaikan penyebab kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di Papua.
Pemerintah tidak perlu berspekulasi bermacam-macam yang akan memperlebar permasalahan.
Sukamta juga berharap Pemerintah mengurangi kerja-kerja simbolis berupa kunjungan pejabat.
"Harus fokus dulu untuk selesaikan persoalan yang ada di depan mata terkait aksi-aksi yang terjadi. Adanya spekulasi keterlibatan KKSB dalam kericuhan ini, jangan sampai mengganggu fokus mengembalikan situasi yang kondusif," pungkasnya.
Pesan Amien Rais ke Pemerintah
Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menunda rencana pemindahan ibu kota Indonesia.
Menurutnya sekarang ini presiden lebih baik menyelesaikan masalah kerusuhan di Papua yang dipicu persekusi dan perlakuan rasial terhadap masyarakat Papua.
"Ini masih (bisa) ditunda, untuk sementara waktu ya, tetapi yang lebih mendesak saya katakan kejadian di Sorong, di Fakfak, Manokwari dan lain lain, di mana teman-teman saudara kita Papua itu memang melampiaskan amarahnya," ujar Amien Rais dalam perayaan HUT PAN yang ke 21 di Jakarta, Jumat, (23/8/2019).
Amien Rais heran pemerintah meributkan pemindahan ibu kota ketika di sejumlah daerah terjadi kerusuhan.
Padahal menurut Amien Rais pemindahan ibu kota nya sendiri belum jelas.
Baca: Pejabat BNN Riau Gertak KaSatpol PP Pekanbaru di Tempat Dugem Siapa Kamu? Jangan Coba Lawan Saya
Baca: PON 2020 Papua Diundur? Menpora: Kendala Tidak Ada Kaitannya Dengan Keamanan
