Soal Komposisi Menteri, Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menyatakan dukungan terkait komposisi kabinet Jokowi-Maruf Amin yang akan lebih banyak diisi kalangan profesional ketimbang dari partai politik.

Jokowi menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen.

"Penyusunan komposisi kabinet itu merupakan hak prerogatif Pak Jokowi sebagai Presiden terpilih," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Kamis (15/8/2019).

Golkar yakin Jokowi mengetahui kebutuhan bangsa ini terkait figur yang tepat untuk membantunya dalam merealisasikan janji-janji politiknya.

"Apapun yang diputuskan Pak Jokowi tentu kami mendukungnya. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahan ke depan membutuhkan tim yang solid dan kuat," tegasnya.

Sodorkan 40 Nama

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengaku sudah diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait penyusunan kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Dari pembicaraan yang telah dilakukan tersebut, menurutnya Presiden akan mengumumkan kabinet sebelum pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.

"Saya sih sudah tahu dan sudah pernah bicara sama beliau kita sepakat untuk menyerahkan hak prerogatif kepada Presiden sendiri," kata Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Hanura, menurut Oesman Sapta meyerahkan 40 nama kepada presiden untuk dipertimbangkan masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

Hanya saja Oesman tidak mau membeberkan nama-nama yang disetorkan tersebut.

"Itu rahasia kita, itu engak bisa kita buka di sini. Kalau kita buka kita mendahului apa yang ada dalam benak presiden," katanya.

Oesman juga mengaku belum tahu berapa jatah yang diberikan Jokowi kepada Hanura.

Pihaknya menurut Oesman menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dalam menysusun kabinet.

"Partai partai pendukung, (harus) mendukung presiden mengambil suatu keputusan. Bukan mendukung tapi mengatur Presiden, itu tidak bisa,"katanya.