Isu Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Ekonom Unmul Meyakini Spekulan Tanah tak Leluasa Bergentayangan
Bahasan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia muncrat ke permukaan, terutama di wilayah Kalimantan Timur yang masuk radar calon Ibu Kota Baru
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Bahasan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia muncrat ke permukaan, terutama di wilayah Kalimantan Timur yang masuk radar calon Ibu Kota Baru Republik Indonesia (RI).
Di Kalimantan Timur, berbagai kalangan pun tertarik membincangkan soal pemindahan ibu kota, dimulai dari para akademisi, pengusaha, pemerintah daerah hingga masyarakat umum biasa.
Seperti halnya, Aji Sofyan Effendi, ekonom dari Universitas Mulawarman (Unmul) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berpendapat, andaikata Ibu Kota Indonesia di Kaltim akan tumbuhkan ekonomi di kawasan Pulau Kalimantan.
Mengenai sepak terjang para spekulan tanah yang akan bergentayangan menakuti harga aset tenah untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, tak perlu di khawatirkan.
"Pemerintah pusat sudah antisipasi masalah ini kok," katanya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (9/8/2019),
Nama daerah Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo disebut bagian dari satu di antara kandidat calon Ibu Kota Baru.
Belum lagi Gubernur Kaltim Isran Noor pun merasa sangat percaya diri 90 persen, jika Kalimantan Timur bakal dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ibu Kota Baru RI.
Selain itu, Gubernur Kaltim Isran Noor yakin betul Kalimantan Timur dipilih, selain didukung infrastruktur memadai juga sebagian besar masyarakat pun ikut mendukung, menyatakan setuju jika Ibu Kota Indonesia di Kaltim.
Mengenai wacana Ibu Kota Indonesia di Kaltim rupanya cukup dikhawatirkan oleh pegiat bisnis properti di Kalimantan Timur.
Seperti Bagus Susetyo, komandan dari organisasi Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) wilayah Kalimantan Timur, bertutur, perencanaan Ibu Kota Indonesia di Kaltim akan memberi efek kerugian bagi pemerintah sendiri.
Seharusnya, imbuh dia, perencanaan Ibu Kota Indonesia di Kaltim sebelum benar-benar diterapkan, jangan terlalu diumbar ke permukaan publik karena akan memberikan efek spekulan tanah, yang nanti berujung terjadinya kenaikan harga sangat tinggi dan pemerintah akan kewalahan untuk membelinya.
