BPK Puji Program E-Learning Badiklat Kejaksaan RI

“Seolah kecil untuk Badiklat, tapi sesunguhnya ada dampak Multiplier Effect buat negara ini, karena semua bergerak. Birokrasi pilarnya kalau tidak ada perubahan-perubahan yang wow sama saja. Karena kita yang berhadapan langsung ke masyarakat, ini luar biasa,” ujar Ateh.

Hadir dalam pencanangan WBBM untuk bidang Badan Diklat Kejaksaan tersebut selain Wakil Jaksa Agung Arminsyah, dan Jampidsus M Adi Toegarisman, tampak juga Sesjam Pengawasan Kejagung Tony T Spontana, Wakil Kepala Kejati DKI Yudi Handono, Wakil Kajati Banten Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kepala Kejari Kota Bogor Yudi Indra Gunawan dan unsur pejabat eselon I dan II, di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badiklat.

Dalam sambutannya, Arminsyah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI beserta segenap jajarannya, yang telah bekerja keras mewujudkan Badiklat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Pencanangan WBBM ini agar mampu dipertahankan, dibuktikan dan konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Arminsyah mengawali sambutannya, dalam pencanangan Badiklat Kejaksaan RI sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tersebut.

Ia berharap, pencanangan WBBM di Badiklat dapat meneruskan keberhasilan yang telah ditorehkan oleh 13 Satker pelopor perubahan di Kejaksaan RI yang sebelumnya telah memperoleh predikat dan pengakuan masuk dalam kategori ZI menuju WBK dan WBBM dari Kemenpan RB.

Diketahui, Badiklat Kejaksaan RI mencanangkan WBBM sebagai tindak lanjut komitmen dengan diberlakukannya Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Setia Untung Arimuladi menegaskan pencanangan itu memiliki makna penting dan strategis sebagai bagian dari niatan baik, tekad, dan kesungguhan untuk mengukuhkan komitmen dan keinginan kuat menghadirkan lembaga Kejaksaan sebagai birokrasi yang bersih.

“Sehingga diharapkan dapat berkorelasi positif bagi hadirnya penegakan hukum yang berkualitas dan memulihkan kepercayaan publik,” ujarnya.