Sejumlah Partai Pendukung Prabowo Coba Merapat, PDIP: Kita Menghindari Terjadinya Obesitas Kekuasaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyatakan saat ini tak perlu ada tambahan partai untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Hal itu dilakukan guna menghindari banyaknya partai yang ingin berada dalam pemerintahan Jokowi jilid II.

Menurut Andreas Hugo Pareira, jika terlalu banyak partai politik dalam pemerintahan akan menjadi tidak efektif.

"Saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya, kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan. Sehingga saya rasa dengan koalisi yang ada tentu sudah efektif di pemerintahan ke depan," ucap Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Selain itu, ia mengatakan pemerintah membutuhkan partai oposisi untuk menjalankan fungsi check and balances.

Baca: Jusuf Kalla Minta Mendagri Selektif Beri Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Baca: Pelaku Pencurian Bermodus Congkel Mobil Ini Hanya Butuh 3 Menit, Hanya Incar Mobil Merek Honda

Baca: Perkuat Ketahanan Energi, Waskita Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Baca: Curiga Lihat Mobil Goyang, Satpol PP Kota Kupang Temukan Siswi SMP dan Mahasiswa Sedang Lakukan Ini

Dengan demikian, ia menegaskan parpol koalisi pemerintahan sudah sangat cukup dan tak perlu ditambah.

"Dengan koalisi yang ada itu sebenarnya dukungan untuk pemerintah sudah sangat cukup. Dengan kurang lebih 60 persen itu sudah sangat cukup dan saya kira kita menjaga sih, sehingga tetap ada mekanisme di dalam politik yang demokratis di mana kita butuh juga ada kekuatan politik lain di luar pemerintahan untuk menjaga check and balances," katanya.

Ia mengungkapkan ada upaya dari sejumlah parpol pendukung Prabowo Subianto yang menjalin komunikasi dengan partai koalisi Jokowi.

Namun, Andreas menilai partai-partai itu hingga kini cenderung berada di luar pemerintahan.

"Saya kira selama ini upaya-upaya seperti itu mungkin ada, tapi secara jelas juga mereka, saya kira teman-teman Gerindra kebanyakan lebih suka ada di luar," ujarnya.

Amien Rais minta PAN tidak gabung

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yakin Presiden Joko Widodo sangat paham bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kontrol yang kuat di DPR.

"Pak Jokowi itu 'mudeng' demokrasi," ujar Amien ketika ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Artinya, Presiden Jokowi diyakini menghendaki adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.