PKB Bereaksi atas Pernyataan Amien Rais soal Rekonsiliasi : Jangan Pakai Politik Dagang Sapi
Namun, ia tak setuju jika hal itu dilakukan melalui cara transaksional atau bagi-bagi kekuasan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait pembagian kursi sebesar 55:45 menuai reaksi sejumlah pihak, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid, dia sepakat bahwa negara ini perlu dibangun secara bersama-sama, baik oleh pendukung Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.
Baca: Kuasa Hukum Kivlan Zen Surati Menhan Ryamizard Ryacudu Minta Jaminan Penangguhan Penahanan
Namun, ia tak setuju jika hal itu dilakukan melalui cara transaksional atau bagi-bagi kekuasan.
"Negara ini perlu bersama-sama dibangun tapi tidak dengan cara transaksional dengan cara politik dagang sapi, tapi dengan cara negarawan," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Amien Rais diketahui mengusulkan pembagian kursi sebesar 55:45, sebagai syarat dari rekonsiliasi dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin dalam lima tahun ke depan.
Jazilul sendiri meyakini Presiden Jokowi dan seluruh parpol koalisi pendukung tak sepakat dengan usul Amien Rais tersebut.
Pasalnya, koalisi parpol pendukung pasangan Joko-Maruf tidak dibentuk dengan dasar bagi-bagi kekuasaan.
Baca: Bursa Calon Pimpinan MPR Kini Mulai Bermunculan
Oleh sebab itu, jika muncul wacana rekonsiliasi antara dua kubu pendukung pascapilpres 2019, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui pembagian kekuasaan.
"Karena dalam koalisi sendiri nggak pernah itu apa namanya berkoalisi dengan cara bagi-bagi kursi. Koalisinya Pak Jokowi ini sejak awal tidak pernah mempersyaratkan bagi-bagi kursi," kata Jazilul.
Reaksi PDI Perjuangan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengatakan soal bagi-bagi kekuasaan lewat konsep power sharing 55-45 buat penguasa dan oposisi.
Menurut Hasto, peryataan itu tidak sejalan dengan pemerintahan. Sebab, Indonesia tidak mengenal power sharing sebagaimana sistem parlementer.
Baca: Sekjen PDIP Tolak Usul Amien Rais Soal Bagi Kekuasaan 55-45
Di Indonesia, kata Hasto, semua pihak yang bertarung sebenarnya punya tanggung jawab sama dalam membangun Indonesia. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
"Jadi kami tidak ada power sharing atau persentase sebagaimana disampaikan Pak Amien Rais tersebut," kata Hasto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Hasto pun menegaskan, arah kebijakan terhadap koalisi pascapemilu akan dibahas oleh Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol koalisi pendukung yakni Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
