Jumat, 3 Oktober 2025

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ini Reaksi Demokrat

Partai Demokrat menilai lumrah Partai Gerindra juga mengincar kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

KOMPAS.COM
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai lumrah Partai Gerindra juga mengincar kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, kepada Tribunnews.com, Jumat (19/7/2019).

"Mengincar pimpinan di lembaga legislatif oleh partai adalah hal yang biasa dan lumrah termasuk partai yang kalah dalam pilpres," ujar Ferdinand Hutahaean.

Jadi menurut partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sah saja sekarang Gerindra mengejar kursi ketua MPR.

Baca: PSIS Semarang Vs Persib: Tanpa Dua Bek Andalan, Maung Pasang Target Clean Sheet

Baca: Sunan Kalijaga Akui Kelemahannya Mendidik Salmafina

Baca: Periksa Rizal Ramli Dalam Kasus BLBI, Empat Hal Ini yang Didalami KPK

Bahkan imbuh dia, menjadikan ini sebagai bagian dari tawar menawar kekuasaan dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Cuma memang menjadi kurang layak karena ini dijadikan syarat rekonsiliasi," ucapnya.

"Mestinya Gerindra silahkan mengejar kursi ketua MPR dengan mengajak koalisi partai untuk satu paket mengusulkan pimpinan MPR dan jangan menjadikan itu sebagai syarat rekonsiliasi dengan Jokowi," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya.

Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.

Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Ia menambahkan bahwa Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa.

Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.

Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.

Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.

"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR," pungkasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan satu paket dengan mereka dalam pemilihan Calon pimpinan MPR.

"Peluangnya masih terbuka semua. Sebelah sini, sono, semua masih cair," kata Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).

Pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.

Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.

Jadi rebutan

Kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 jadi rebutan antar-partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Sebelum diinginkan Gerindra, Partai Golkar dan PKB saling berebut menduduki kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019) lalu.

PKB dan Golkar pun mengklaim telah berdialog dengan sejumlah pihak guna merealisasikan keinginan tersebut.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved