Gerindra Diharapkan Jadi Partai Penyeimbang Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin
Leo Agustino menyarankan agar Gerindra tetap di luar pemerintahan menjadi penyeimbang bagi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
lihat foto
Dalam komunikasi itu, lanjut Andre, Prabowo sekaligus akan menjelaskan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Sabtu (13/7/2019) lalu di Stasiun MRT Lebak Bulus hingga Senayan.
"Pak Prabowo memang akan bertemu, berdiskusi, menyampaikan hasil pertemuan, menjelaskan sekaligus menyerap aspirasi apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu yang akan menjadi sikap Pak Prabowo dan Partai Gerindra," kata dia.
Baca: Tjahjo Kumolo Sebut Sikap Wali Kota Tangerang Tak Etis Karena Rugikan Masyarakat
Baca: Berdamai dengan Rosa Meldianti, Dewi Perssik: Aku Sudah Jalankan Amanah Papi
Baca: Alami Gangguan Kecemasan, Atalarik Syah Takut Kena Serangan Jantung
Diketahui, Prabowo secara resmi membubarkan koalisi partai politik pendukungnya pada Pemilu 2019. Keputusan diambil melalui rapat bersama lima sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Setelah dibubarkan, Prabowo menyerahkan keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik ke partai masing masing. Ia tidak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan partai lain ke depannya.
Pernyataan Amien Rais
Amien Rais menyoroti politikus pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat ini sedang mendekat ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pemenang Pilpres 2019.
Ketua Dewan Kehormatan PAN itu pun tergelitik melihat tingkah laku politikus tersebut.
"Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi, tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi GR," ujar Amien di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
Amien menegaskan, semestinya seorang politikus harus konsisten.
Apabila selama tahapan pemilu lalu sering melontarkan kritik kepada pemerintah, setelah pesta demokrasi usai dan kalah, semestinya mengambil jalan oposisi.
Tidak hanya bagi politikus, prinsip tersebut juga semestinya dilakukan partai politik.
Amien menambahkan, kritik yang disampaikan di masa kampanye nanti bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan mendatang.
Karena itu, ia menilai keberadaan partai oposisi penting dalam negara demokrasi.
Jika tidak, Amien khawatir parlemen hanya akan menjadi pemberi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan. Jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi kok enggak ada oposisi gitu," papar Amien.
