Pilpres 2019
Hormati Kubu Prabowo-Sandiaga, Bawaslu Kirim Jawaban Permohonan Kasasi ke MA
Menurut dia, pada intinya upaya hukum kasasi itu sama dengan permohonan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
lihat foto
Kini, petinggi Partai Gerindra dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut dikabarkan kembali mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pilpres 2019.
Gerindra menyebut, pengajuan kasasi kedua ke MA tersebut tanpa sepengetahuan pihaknya dan Prabowo-Sandi.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Baca: Polemik Kepulangan Rizieq Shihab sebagai Syarat Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo
Baca: Ali Ngabalin Bisikkan Kalimat Ini ke Waketum Gerindra, Ferry Tegas : Prabowo Gak Usah Diajarin
Baca: Bawaslu Sebut Permohonan Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Agung Cacat Prosedur
"Saya sudah konfirmasi ke Pak Sandiaga, beliau tidak tahu soal itu karena yang dipakai kuasa yang lama," kata Dasco di Jakarta, Selasa (9/7/2019) dikutip dari Kompas.com.
Dasco mengatakan, kasasi kedua yang diajukan dilayangkan oleh kuasa yang lama serta memasukkan kembali gugatan tanpa sepengetahuan pihaknya.
Ia juga menyebut, kasasi kedua tersebut merupakan perkara yang sebelumnya ditolak MA.
"Kuasa hukum dengan kuasa yang lama tanpa sepengetahuan kami memasukkan kembali gugatannya," kata Dasco.
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi kemudian membantah pernyataan Sufmi Dasco.
Menurut advokat Nicholay Apriliando, kuasa hukum Prabowo-Sandi, pengajuan kasasi tersebut atas sepengetahuan pihak yang bersangkutan.
Nicholay menyebut, permohonan tersebut ia daftarkan untuk kedua kalinya pada tanggal 3 Juli 2019.
Hal tersebut, dikatakan Nicholay, berdasarkan surat kuasa dari Prabowo-Sandiaga.
"Permohonan PAP yang kedua yang telah diterima dan teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 03 Juli 2019 dalam Permohonan No.2 P/PAP/2019, berdasarkan surat kuasa langsung dari prinsipal yang ditandatangani oleh capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi," ujar Nicholay kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2019).
Nicholay mengaku, ia dan Hidayat Bostam diberikan kuasa oleh Prabowo-Sandi untuk mengajukan permohonan tersebut.
Kuasa tersebut, diberikan kepada Nicholay melalui surat bermaterai yang ditandangani oleh Prabowo-Sandi pada tanggal 27 Juni 2019.
Nicholay juga menyebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut.
