Rizieq Shihab Sudah Overstay di Arab Saudi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengungkapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab bisa pulang ke Indonesia tanpa halangan. Asalkan, Rizieq membayar denda kelebihan izin tinggal di Arab Saudi.

Untuk diketahui Rizieq tinggal di Arab Saudi karena menghadapi sejumlah perkara hukum di Indonesia sejak April 2017 lalu. Visa Rizieq di Arab Saudi telah habis per 9 Mei 2018 sebelum kemudian diperpanjang hingga 20 Juli 2018.

Baca: Pengakuan Pelajar Asing di Jepang: Belajar di Tempat Pemandian Umum

"Ya bayar denda (saudi menyebut Gharamah) over stay. 1 orang 110 juta, kalau lima orang ya tinggal kalikan saja," ujar Agus, Rabu(10/7/2019).

Atau bila tidak Rizieq bisa menunggu Amnesti kerajaan Arab Saudi terhadap mereka yang kelebihan izin tinggal. Tiga tahun lalu menurutnya, kerajaan Arab pernah mengeluarkan Amnesti kepada para pelanggar Izin tinggal.

Bisa juga menurut Agus, Rizieq menggunakan jalur ekstrim dengan datang ke detensi imigrasi untuk ditangkap karena kelebihan izin tinggal, sehingga dideportasi.

Baca: Catat, Indonesia Great Sale Digelar Agustus 2019

"Tapi prosesnya agak panjang bisa enam sepuluh bulan di penjara imigrasi sebelum deportasi. Dengan risiko sekitar lima tahun bahkan lebih enggak boleh masuk ke Saudi. Itu cara ekstrim kalau pengen cepat pulang," katanya.

Baca: Usut Kasus BLBI, KPK Periksa Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie

Itupun menurut Agus bisa dilakukan, apabila selama tinggal di Arab Saudi Rizieq tidak memiliki masalah hukum baik itu perdata maupun pidana. "Jika ada masalah hukum meski bayar denda ya tetap saja enggak bisa keluar sebelum selesaikan masalahnya," katanya.

Ketika ditanya apakah Rizieq memiliki masalah hukum di Arab Saudi, Agus enggan menjawabnya. Pertanyaan tersebut menurut Agus sebaiknya ditanyakan kepada Rizieq.

Sejauh ini Rizieq belum pernah meminta pendapampingan kepada pihak Keduataan Besar Indonesia (KBRI) di Arab Saudi.

Baca: MK Sidangkan 73 Perkara Sengketa Hasil Pileg

"Yang bisa jawab yang bersangkutan. KBRI hanya akan memberikan pendampingan kekonsuleran jika ada masalah hukum. Ini berlaku semua WNI di Saudi," pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi syarat rekonsiliasi dari Partai Gerinda, yakni pemerintah memulangkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. "Siapa yang pergi, siapa yang memulangkan, kan pergi sendiri, kok dipulangin? Emangnya kita yang ngusir? Kan enggak," tutur Moeldoko.

Menurut mantan Panglima TNI itu, pemerintah tidak ada kewajiban memenuhi syarat tersebut, mengingat yang bersangkutan pergi sendiri ke luar negeri. "Ya pulang sendiri saja, enggak (bisa) beli tiket, baru saya beliin," ucap Moeldoko sembari tertawa.

Ia pun menilai, banyak pekerjaan pemerintah yang lebih besar untuk kemajuan Indonesia ke depan, dibanding hanya berfokus terhadap rekonsiliasi. Apalagi, katanya, masyarakat sudah tenang setelah kontestasi Pilpres 2019.

"Kan sudah saya katakan kemarin, penting enggak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar."Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang-tenang saja, elitenya yang ribut sendiri" paparnya.

Menko PMK Puan Maharani menyarankan Rizieq Shihab pulang sendiri tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. "Orang pergi sendiri, terus jadi kita harus yang minta pulang?" ucap Puan Maharani sembari tertawa, di tempat yang sama.

Baca: Prabowo Bawa TSM ke MA, KPU: Jangan-jangan Dalilnya Ada yang Baru