Bergabung atau Tidaknya Demokrat Kedalam Koalisi Pemerintah Sangat Tergantung Jokowi
Partai Demokrat sangat siap untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024.
lihat foto
"Sepakat, tapi tidak harus juga mendapatkan kursi menteri. Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi," kata Wasekjen DPP PKB Daniel Johan dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Soal adanya permintaan Partai Gerindra yang minta jatah kursi di bidang ekonomi, Daniel menyebut urusan itu berada di tangan presiden dan komunikasi antar ketua umum parpol koalisi Jokowi-Maruf.
"Selama presiden setuju kami akan tetap dukung. Bagaimana pun keputusan yang ada harus kita dukung," ungkapnya.
Terlepas dari itu semua, PKB menyarankan kepada parpol oposisi menjalin komunikasi intensif dengan kubu parpol pemerintahan.
Baca: Tagih Janji Jokowi, Ini Isi Lengkap Surat Baiq Nuril kepada Presiden Setelah PK Ditolak MK
Lewat komunikasi tersebut, diharapkan muncul pemahaman antar kedua kubu sehingga memudahkan urusan soal struktur komposisi kabinet yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi-Maruf tahun 2019-2024.
"Paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan. Itu akan memudahkan urusan politik yang ada dan diterima oleh berbagai pihak," pungkasnya.
Soal peluang kursi menteri diisi AHY
Berita terkini kabar susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin tengah hangat dibicarakan.
Hingga awal Juli 2019 setelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, sejumlah tokoh nasional dikaitkan dengan susunan kabinet yang akan mendampingi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia dalam periode 2019-2024.
Nama-nama yang dikaitkan dalam susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mulai dari kader Partai Demokrat, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Pakde Karwo, hingga AHY.
Baca: Jokowi Sebut Kabinet Barunya Akan Banyak Diwarnai Anak Muda
Apa mau Jokowi?
Diberitakan Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.
Baca: Barbie Kumalasari Sebut Pihak Fairuz Giring Opini Soal Ikan Asin, Ini Keyakinanya di Pengadilan
Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik."
"Jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).
Sikap Jokowi berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.
