Pengamat: Jokowi Masih Perlu Satu Partai Lagi Untuk Loloskan Agenda Pemerintahannya di DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menilai koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin masih kurang.

"Koalisi Jokowi sekarang, meskipun dari segi jumlah kursi DPR sudah mencapai lebih dari 60 persen, tetapi jumlah partainya baru lima," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) itu kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Dalam koalisi sistem presidensial, menurut dia, sangat potensial sejumlah partai anggota koalisi bisa tidak sepakat dengan pemerintah atau sesama partai anggota koalisi dalam kebijakan atau situasi tertentu.

Baca: Pengamat: Tidak Perlu Partai Politik Pendukung Prabowo Berpindah ke Koalisi Jokowi

Baca: Pernyataan Kontroversial Lionel Messi Langsung Bikin Kalang Kabut Dua Federasi

Baca: Hasil Seleksi Berkas Capim KPK Diumumkan 11 Juli 2019

"Dua periode kepresidenan SBY dan periode pertama Jokowi juga sudah menunjukkan hal ini," jelasnya.

Karena itu presiden terpilih Jokowi perlu menyiapkan semacam pengaman dengan menambah setidaknya satu partai lagi begabung dalam koalisinya.

"Agar kalau misalnya ada satu atau dua partai anggota koalisi membelot dalam kebijakan tertentu, presiden masih punya cukup dukungan untuk meloloskan agenda pemerintahannya di DPR," jelasnya.

Pada saat yang sama, kata dia, tetap diperlukan oposisi yang cukup signifikan di luar pemerintah.

Tak lain agar agenda-agenda pemerintah serta kebijakannya memperoleh kritik yang cukup supaya kualitas dan substansinya bisa diandalkan.

"Maka diperlukan dua atau tiga partai untuk tetap di luar pemerintah dan menjalankan fungsi oposisi," ucapnya.

Kabinet ramping

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek

Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI

Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK

Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.