Kabinet Jokowi
PDI Perjuangan : Tak Etis Minta Jatah Menteri ke Jokowi
"Sangat tidak etis, ya. Pak Jokowi kader PDIP, jadi kami sangat tidak etik untuk meramaikan. Kami sepenuhnya percaya Pak Jokowi," katanya
lihat foto
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengaku partainya tak ambil pusing soal jatah menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Zuhairi Misrawi menilai memperbincangkan apalagi meminta jatah kursi ke Jokowi bukan sesuatu yang etis.
Baca: PKB Sepakat Demokrat, PAN, Gerindra Merapat, Asal Tidak Dapat Kursi Menteri
Sebab bagaimana pun, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan.
Tak diminta pun ia yakin sang presiden pasti akan memberinya.
Ia juga percaya Jokowi akan mengisi kabinetnya dengan sosok-sosok terbaik yang dimiliki negeri ini.
"Sangat tidak etis, ya. Pak Jokowi kader PDIP, jadi kami sangat tidak etik untuk meramaikan. Kami sepenuhnya percaya Pak Jokowi akan memilih menteri-menteri terbaik," kata Zuhairi Misrawi dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2019).
Partai politik, kata dia, bertugas mencetak kader-kader calon menteri dan pemimpin negeri ini nantinya.
Maka, apapun yang diusulkan parpol, dipastikan adalah kader terbaik mereka.
Baca: Setelah PKB dan Golkar, Jokowi Bakal Terima Partai Koalisi Lainnya
Zuhairi Misrawi menyebut pemilihan sosok menteri berada ditangan Jokowi sebagai presiden terpilih dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Jadi bagi kami karena kader PDIP, maka kami itu hak presiden dan itu ketua umum yang menentukan kader terbaik untuk jadi menteri," tutur Zuhairi Misrawi.
PKB tawarkan nama-nama calon menteri
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.
Baca: 8 Fakta Gunung Piramid Tempat Hilangnya Thoriq, Kemiringan Ekstrem hingga Sejumlah Mitos
Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.
"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.
Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.
Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.
Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.
"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.
Baca: The Lone Ranger and the Lost City of Gold (1958)
Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.
Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sepakat-sepakat saja bila tiga partai oposisi yakni PAN, Demokrat dan Gerindra berkeinginan merapat ke kubu koalisi pemerintahan.
Hanya saja, ia mengingatkan kepada tiga partai tersebut agar jangan berpikir tujuan rekonsiliasi cuma demi kepentingan kekuasaan semata.
Baca: Setelah PKB dan Golkar, Jokowi Bakal Terima Partai Koalisi Lainnya
Misalnya minta pos kursi menteri.
"Sepakat, tapi tidak harus juga mendapatkan kursi menteri. Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi," kata Wasekjen DPP PKB Daniel Johan dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Soal adanya permintaan Partai Gerindra yang minta jatah kursi di bidang ekonomi, Daniel menyebut urusan itu berada di tangan presiden dan komunikasi antar ketua umum parpol koalisi Jokowi-Maruf.
"Selama presiden setuju kami akan tetap dukung. Bagaimana pun keputusan yang ada harus kita dukung," ungkapnya.
Terlepas dari itu semua, PKB menyarankan kepada parpol oposisi menjalin komunikasi intensif dengan kubu parpol pemerintahan.
Baca: Tagih Janji Jokowi, Ini Isi Lengkap Surat Baiq Nuril kepada Presiden Setelah PK Ditolak MK
Lewat komunikasi tersebut, diharapkan muncul pemahaman antar kedua kubu sehingga memudahkan urusan soal struktur komposisi kabinet yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi-Maruf tahun 2019-2024.
"Paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan. Itu akan memudahkan urusan politik yang ada dan diterima oleh berbagai pihak," pungkasnya.
Soal peluang kursi menteri diisi AHY
Berita terkini kabar susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin tengah hangat dibicarakan.
Hingga awal Juli 2019 setelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, sejumlah tokoh nasional dikaitkan dengan susunan kabinet yang akan mendampingi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia dalam periode 2019-2024.
Nama-nama yang dikaitkan dalam susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mulai dari kader Partai Demokrat, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Pakde Karwo, hingga AHY.
Baca: Jokowi Sebut Kabinet Barunya Akan Banyak Diwarnai Anak Muda
Apa mau Jokowi?
Diberitakan Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.
Baca: Barbie Kumalasari Sebut Pihak Fairuz Giring Opini Soal Ikan Asin, Ini Keyakinanya di Pengadilan
Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik."
"Jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).
Sikap Jokowi berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.
Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.
Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.
"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya."
"Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.
Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.
"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.
