Haris Azhar Sebut Penerbitan Perpres 37 Soal Jabatan Fungsional TNI Janggal
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai ada kejanggalan terkait penerbitan Perpres 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional TNI.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai ada kejanggalan terkait penerbitan Perpres 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional TNI.
Haris menduga, penerbitan Perpres 37 tahun 2019 sebagai upaya pemerintah untuk menarik TNI ke ranah politik.
"Ini ada yang aneh. Kenapa ada orang dinaikan pangkatnya sementara posisinya belum jelas," kata Haris di kantor Lokataru Foundation Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin (1/7/2019).
Haris menilai dengan hal itu justru akan mengurangi kekuatan TNI meski TNI akan mendukung pemerintah karena mendapat jabatan tertentu.
Haris juga menilai Perpres tersebut juga melanggar UU TNI karena UU TNI telah membatasi perwira aktif TNI sejumlah jabatan sipil pos kementerian di pemerintahan.
Baca: Steffi Zamora Ceritakan Pengalaman Horor di Goa Belanda, Ketempelan Sampai Menggigil
Baca: PPDB Online di Balikpapan, Pendaftaran SMP Membeludak, Orangtua Calon Siswa Sebut Ribet dan Sulit
Baca: Persija vs PSS Liga 1 2019, Modal Penting Tim Super Elang Jawa
Baca: Pemilik Akun Penyebar Konten Hoaks Ini Ditangkap, Ancaman Hukuman 10 Tahun
"Perpres 37 justru melegitimasi TNI duduk di pos kementerian atau kantor di luar undang-undang," kata Haris.
Haris menduga Presiden tidak memahami konteks sistem pertahanan.
“Seharusnya menandatangani pangkat sejumlah TNI itu dalam rangka untuk memperkuat strategi pertahanan negara, kalau kayak begini orang dinaikan pangkatnya tapi pos tidak ada, itu artinya hanya untuk membahagiakan petinggi TNI, tapi sebetulnya di sisi lain upaya membuat malu petinggi TNI,” kata Haris.
Menurut Haris, jika dilihat dari konteks sipil, maka pemerintah membunuh peluang sipil untuk berkembang karena harus berbagi ruang dengan anggota militer.
“Menurut saya kapasitas orang sipil baik. Dugaan saya makna politisnya tinggi sekali bahwa ini upaya membelai-belai kepala dan leher TNI untuk dikasih posisi-posisi yang lebih luas,” kata Haris.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebagaimana dilansir dari laman resmi Setkab, dalam perpres ini disebutkan bahwa pejabat fungsional TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja/organisasi yang bersangkutan ditugaskan.
Pejabat fungsional TNI sebagaimana dimaksud mempunyai pangkat paling tinggi sama dengan pangkat kepala unit kerja/organisasi.
