Pengusaha Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik
Rosan Roeslani mengingatkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin memburuk jika pemerintah terus diam saja dan tidak melakukan ti
lihat foto
Kebijakan pembebasan dan pelepasan (Release and Discharge) itu kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden.
Rosan Roeslani mengungkapkan, dalam penilaian “Kemudahan Berbisnis” (Ease of Doing Business) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia mendapat nilai yang sangat rendah dalam kriteria “Kepatuhan atas Kontrak” (Contract Enforcement).
Karenanya, tindakan-tindakan institusi yang tidak menepati dan mematuhi janji-janji serta jaminan pemerintah hanya akan memperburuk keadaan dan menyebabkan investor cenderung memutuskan untuk berinvestasi di tempat/negara lain.
Ketua Umum Kadin itu mendesak pemerintah untuk “bertindak cepat, tepat dan tegas untuk menunjukkan bahwa ia menghormati perjanjian, janji-janji dan jaminan yang telah dibuatnya dan tidak akan membiarkan institusi manapun menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Pemerintah agar segera mengambil tindakan mengatasi ketidakadilan ini guna meyakinkan masyarakat dan investor bahwa Indonesia tetap menghormati kepastian hukum demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan cemerlang."
