Gerakan People Power Berpotensi Ciptakan Konflik Sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama, Syaiful Bahri Anshori, menilai aksi 'people power' yang dipicu karena dugaan kecurangan di Pemilu 2019 bertentangan dengan hukum.

Menurut dia, gerakan 'people power' tersebut dapat menjadikan negera ini tidak stabil, bahkan bisa mengarah kepada konflik horizontal dan konflik sosial.

"Kita harus menghormati hasil Pemilu yang berjalan dengan baik dan lancar dan menghormati hasil kerja KPU dan Bawaslu,” kata Syaiful Bahri, dalam keterangannya, Senin (20/5/2019).

Untuk itu, dia meminta, kepada semua pihak supaya menghormati hasil Pemilu 2019 dan menyelesaikan dugaan kecurangan Pemilu melalui jalur konstitusional.

Baca: Hanya Bermodal Berita Media Daring, Bawaslu Mentahkan Laporan BPN Soal Dugaan Kecurangan TSM

“Kalau ada hal-hal yang dianggap melanggar atau curang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada, apakah itu lewat MK atau yang lainnya,” kata anggota Komisi I DPR RI itu.

Di kesempatan itu, dia mengimbau, kepada Serikat Pekerja yang lain untuk tidak usah ikut-ikutan aksi people power.